Lagi, DPRD Berang, Proyek Nias "Diolah" di Medan Aspekindo & Kanira pun Protes

*Dari 11 proyek, Hanya 7 Diumumkan, 4 Proyek "dialihkan" untuk Dilelang Ulang di Medan

Medan (SIB)

Lagi-lagi seorang anggota dewan (DPRD) berang dan marah, kali ini dari DPRD Kabupaten Nias, karena sejumlah proyek pembangunan senilai Rp 31 miliar lebih di daerah itu disinyalir dipermainkan atau "diolah" oleh kalangan oknum panitia lelang di Medan dengan dalih harus diulang proses tendernya.

"Ada 11 proyek pembangunan yang diselenggarakan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumut melaui Unit Pengembangan & Rehabilitasi Pembangunan Jalan-Jembatan (UPRPJJ) Gunung Sitoli di Nias. Lalu, dari tujuh proyek yang sudah diumumkan pemenangnya, empat proyek tiba-tiba dibilang harus diulang di Medan. Ada apa ini. Apa maksudnya tender ulang harus dilaksanakan di Medan, harusnya kan tetap di Nias...! Jangan lagi dibiasakan trik-trik kotor untuk mengarahkan rekanan tertentu menjadi pemenang dengan dalih ulang tender dsb...," ujar Damili R Gea SH, anggota DPRD Nias, kepada pers di Medan, kamis (8/4).

Sebelumnya, masalah proyek di daerah lain, misalnya di Kabupaten Dairi dan Pakpahan Barat, juga telah menimbulkan kemarahan anggota DPRD juga disela-sela acara musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) propinsi di Medan 1 April lalu. Misalnya proyek pembangunan irigasi Lae Ordi senilai Rp 25 miliar untuk daerah Pakpak Barat tiba-tiba di'pending' pihak Pemprop Sumut sehingga anggota DPRD Sumut Richard EM Lingga SE mencak-mencak protes. Demikian juga dengan satu proyek drainase dari Dinas Tarukim Propinsi Sumut yang mengundang kemarahan anggota DPRD SU lainnya, karena ada proyek yang nyata-nyata dialihkan alokasinyake kawasan daerah lain.

Kasus 'pengalihan' dan 'pengolahan' empat paket proyek untuk pembangunan Nias itu terungkap ketika sejumlah rekanan 'tuan rumah' di Nias protes begitu mendengar rencana pihak panitia lelang akan melakukan tender ulang, bukan di Nias (Gunung Sitoli) melainkan ke Medan, tanpa alasan yang jelas. Keluhan itu anatara lain terungkap dari pertemuan rekanan anggota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Nias dengan pengurus tingkat propinsi di kantor DPD Aspekindo Sumut Jln Bahagia By Pass Medan, selasa (6/4) pekan lalu.

"Pengalihan tender ini, dengan alasan harus diulang atau alasan apapun, bukan hanya akan menimbulkan kecurigaan akan adanya upaya 'pengolahan' yang mengarah pada praktek KKN dengan memenangkan rekanan tertentu. Ini juga menjadi tindak pelecehan bagi warga Nias karena terkesan kurang mempercayai kemampuan orang Nias untuk membangun daerah atau kampung halamannya sendiri. Pihak Bina Marga, khususnya UPRPJJ harus mengembalikan proses tender ulang itu di Nias sendiri," ujar Ketua Umum DPD Aspekindo Sumut Dr Binsar Marbun, didampingi Ketua DPC Aspekindo Nias Haryanti Zega, dan tim advokasi Aspekindo yang tengah menelusuri adanya aspek pidana dalam pengalihan tender proyek tersebut.

Proyek fisik itu meliputi pembangunan Jalan Tuhemberua-Lahewa (55KM) di Nias Utara senilai Rp 1,95 miliar, pembangunan Jembatan Idano Soligasi (Nias Utara) senlai Rp 2,03 miliar, pembangunan Jembatan Idano Lahewa (Nias Utara) senilai Rp 2,04 miliar, lanjutan proyek Jembatan Idano Ehau (Nias Utara ) senilai Rp 3,64 miliar, pembangunan Jembatan Idano Lotu senilai Rp 1,75 miliar di Nias Barat, pembangunan Jembatan Idano Lika (Nias Barat) senilai Rp 2,03 miliar, pembangunan Jembatan Idano Mangela (Nias Barat) senilai Rp 2,04 miliar, pembangunan jembatan Idano Huruna (Nias Barat) senilai Rp 2,04 miliar, pembangunan jalan raya Lahusa-Teluk Dalam di Nias Selatan (Rp 1,95 miliar), proyek Jembatan Idano Malizimbo (Nias Selatan) senilai Rp 2,04 miliar, dan pembangunan bronjong penahan erosi pada ruas jalan Lahusa-Teluk Dalam di Nias Selatan senilai Rp 800 juta.

"Tujuh dari proyek sudah diumumkan pemenangnya : Jalan Lahusa-Teluk Dalam, Jembatan Idano Soligasi, Jembatan Idano Lotu, Jembatan Idano Ehau, Jembatan Idano Lika, Jembatan Idano Mangela, dan proyek Jembatan Idano Malizimbo. Tapi empat dari ketujuh proyek ini tiba-tiba akan diulang tendernya di Medan. Pada dasarnya kami rekanan, khususnya dari Aspekindo tak keberatan tendernya diulang, tapi harus tetap di Nias, jangan di Medan" papar Binsar Marbun sembari menunjukkan data keempat proyek itu dengan daftar para rekanan yang mengikuti tendernya.

Selain mendapat dukungan dari anggota DPRD, protes rekanan dari Aspekindo itu juga mendapat reaksi serupa dari kalangan warga Nias di Medan. Advokat Yos Lase SH selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKM Kanira) bersama Sekum-nya DRS Temazaro Zega, juga datang ke kantr SIB menyatakan hal serupa. Bahwa, pihak Dinas Marga atau UPRPJJ harus mengembalikan proses lelang ke Nias sebagai tempat atau lokasi penyelenggaraan proyek itu sesegera mungkin.

"Apa dasarnya proyek itu mesti dilelang ulang di Medan. Tolong jangan menambah-nambah prosedur yang sudah baku lah... Nias itu sedang konsentrasi dalam membangun kembali kampung halamannya yang porak poranda diterjang gempa dan tsunami. Itu berarti butuh gerak cepat dan segala bentuk percepatan pembangunan. Jadi, jangan dihambat atau diperlambat dengan dalih tender ulang di tempat lain dsb," ujar Yos Lase dan Temazaro Zegakepada SIB Jumat (9/4) sembari menunjukkan data yang sama dengan yang diperoleh SIB dari anggota Aspekindo.

Di lain pihak, Kepala DinasPU Bina Marga Propinsi Sumut Ir Marapinta Harahap, menyatakan pihaknya segera akan menelusuri masalah tersebut, termasuk akan menanyakannya ke pihak UPRPJJ di Gunung Sitoli, Nias.

"Kita cek dulu nanti ya... Saya panggil dulu panitianya....," katanya singkat sembari bergegas masuk ke mobilnya tanpa sempat menjawab apakah hal itu terjadi sebelum ataukah sesudah dia menjabat Kadis Bina Marga Sumut baru-baru ini. (m9/f)

Musrenbang Sektor Ekonomi Rakyat, Biaya Rawan Korupsi Lebih Besar dari Biaya Ril

DARI Rp 16,39 MILIAR, HANYA Rp 600 JUTA PEMBIAYAAN INVESTASI UMKM SUMUT

*Nias Selatan Protes Hanya Dapat Rp 95 Juta, Nias Utara Protes Pariwisata dan Pupuk

Medan (SIB)
Sejumlah rencana kerja bidang usaha kecil menengah dan koperasi (UMKM) Sumut yang terungkap dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) bidang ekonomi rakyat pada selasa di aula Balai Duta Tiara Convention dinilai belum mencerminkan misi dan keberpihakan pada rakyat kalangan UKM, karena rencana biaya kerja yang bersifat 'acara-acara' atas nama berbagai kegiatan dan pelatihan atau peningkatan dan pengembangan, ternyata jauh lebih besar dibanding alokasi biaya untuk hal-hal yang bersifat ril pembiayaan.

Data prioritas kegiatan bidang Ekonomi Kerakyatan pada Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumut untuk tahun anggaran 2011, menunjukkan enam program kerja yang meliputi 41 sub kegiatan dengan total biaya Rp 16,386 miliar. Tapi dari jumlah itu, hanya Rp 600 juta yang dinilai akan ril atau nyata teralokasi sebagai sumber pembiayaan sebagai skim kredit investasi bagi usaha koperasi dan UMKM di daerah ini.

"Prioritas program kerja atau rencana proyek sektor UMKM yang diajukan untuk agenda ekonomi kerakyatan Sumut ini tampaknya belum 'pas' karena ajuan biaya yang berpotensi atau rawan korupsi tampak lebih besar dari ajuan biaya ril untuk rakyat ekolem. Ini perlu diperbaharui sebelum difinalisasi sebagai anggaran di APBD," ujar Sopar Siburian SH dan Mangaliat Simarmata SH, kepada pers di Medan, selasa.

Sopar Siburian adalah anggota DPRD SU dari komisi E yang ikut rapat salah satu bidang (sosial dan pendidikan) di Musrenbang tersebut, dan Mangaliat adalah peninjau dari kalangan LSM/NGO yang memang banyak hadir di acara tersebut. Secara terpisah mereka menanggapi kondisi dan nasib para pelaku bisnis UKM di daerah ini yang terbilang belum juga menunjukkan perkembangan atas peranan pemerintah maupun dunia usaha terkait di daerah ini.

Dalam rapat bidang Ekonomi Rakyat yang dipandu pejabat Dinas Koperasi & UKM Sumut plus moderator Dr.Drs Layari Sinukaban (anggota DPRD Sumut yang juga Ketua Hipunan Pengusaha Pribumi Indonesia-HIPPI Sumut), sejumlah peserta rapat dari beberapa daerah, khususnya dari Nias (Nias Barat dan Nias Utara) menyatakan komplin dan protes atas materi rapat yang dinilai belum mengakomodir kebutuhan prioritas ekonoi rakyat di daerahnya.

"Kami kecewa, jauh-jauh kami datang dari Nias dengan ongkos yang tak sedikit untuk 49 orang, tahu-tahu kami hanya dapat Rp 95 juta dari APBD Provinsi untuk biaya pengadaan peralatan pengolahan produk batu-batuan. Padahal, angka-angka untuk berbagai kegiatan lain yang sifanya nonteknis, kan bisa ditambahkan untuk hal-hal yang lebih penting bagi rakyat," ujar pejabat dari salah satu instansi Pemkab Nias Selatan kepada para pemimpin rapat, disaksikan kepala Bappeda Nias Selatan Herman Hezatulo Laiya SH, MHum.

Para peserta rapat baru tampak lega dan tenang sembari bertepuk tangan ketika mendengar paparan Layari Sinukaban yang menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi (sebagai anggota DPRD maupun sebagai pengusaha) antara pihak UKM di daerah ini dengan pejabat instansi terkait untuk memperoleh solusi dan saran tindak yang cepat dan aspiratif. Semula dijadwalkan, rapat bidang Ekonomi Rakyat itu dipandu oleh pakar ekonomi USU Drs. John Tafbu Ritonga sebagai moderator. Tapi hingga sesi kedua, pemandu rapat tetap didampingi Layari Sinukaban.

Di sela-sela rehab acara rapat, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan Kelautan Kabupaten Nias Utara, Yusman Zega API, MSi, bersama Kepala Bappeda Nias Utara Toloni Waruwu dan Sekretaris Bappeda Rozaman Gea, sangat menyesalkan sistem penyaluran pupuk organik maupun pupuk bersubsidi yang selalu kurang volumenya ke daerah itu. Dari sekira 5 juta ton yang dibutuhkan setiap musim tanam, hanya 2 juta hingga 3 juta ton yang tersalur.

"Sampai sekarang, pupuk urea dan pupuk MPK dsb yang merupakan kebutuhan primer para petani padi, belum pernah terpenuhi. Pihak pemerintah provinsi hendaknya memperhatikan hal ini secara serius, paling tidak bisa di finalisasi pada Musrenbang ini," katanya berharap sembari menggambarkan secara ringkas kondisi dan prospek pertanian Nias Utara sebagai Kabupaten baru setelah mekar dari Nias.

Sembari itu, Sekretaris Umum Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKMkanira) Drs. Temazaro Zega yang hadir meninjau acara itu, juga menyesalkan sinyalemen "kurang tanggap" sejumlah pihakmulai dari tingkat pemerintah pusat maupun provinsi terhadap kondisi Kepulauan Nias selama ini.

"Dari data rancangan program kerja di sektor ekonomi daerah (koperasi & UKM) ini saja sudah menunjukkan sinyal kesenjangan itu. Jangankan dari segi alokasi, segi porsi yang mencantumkan Nias saja pun tampak sangat minus di antar semua tabel daerah-daerah itu," katanya kepada SIB ketika mengamati data prioritas rencana kerja (Renja) itu.

Dta itu menunjukkan, dari 13,386 miliar alokasi yang direncanakan, antara lain tertabulasi untuk hal-hal yang bersifat "acara ke acara", misalnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif (biasanya hanya berupa seminar dsb) dengan biaya Rp 2,27 miliar dengan 6 bentuk kegiatan dan hanya disini terdapat paket ril berupa perluasan pembiayaan investasi. UKM & Koperasi yang senilai hanya Rp 600 juta itu, pengembangan sistem pendukung UMKM dengan 6 bentuk kegiatan senilai Rp 2,45 miliar, peningkatan kualitas kelembagaan (biasanya bentuk pelatihan atau semi workshop) dengan 10 paket kegiatan Rp 4,16 miliar, penciptaan iklim usaha UMKM dengan 8 paket kegiatan (tak jelas apa bentuk kerjanya, Rp 1,59), pemberdayaan usaha skala mikro dengan 9 paket kerja senilai Rp 5,9 miliar. (M9/f)

Nias Utara, Kabupaten Baru Menggeliat dalam Keterbatasan

Kabupaten Nias Utara dengan ibukota Lotu merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias pada 26 November 2008 dan diresmikan pembukaannya oleh Mendagri pada 26Mei 2009 bersamaan dengan beberapa daerah lain di nusantara termasuk Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli.

Nias Utara dengan luas wilayah 1.471,36 km2 memiliki 112 desa dan 1 kelurahan yang berada dalam cakupan 11 kecamatan dengan penduduk 137.591 jiwa. Sebagai daerah yang baru dimekarkan, juga telah ditetapkan pejabat bupati yakni Drs. Tolo'aru Hulu yang memiliki 4 tugas utama yakni mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintah Kabupaten Nias Utara, menyelenggarakan pemerintahan selaku daerah otonom baru, memfasilitasi pembentukan DPRD dan memfasilitasi pemilihan bupati/wakil yang defenitif.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Untuk mendukung penyelenggaraan pemkab Nias Utara, pemkab Nias sebagai kabupaten induk menyerahkan 1410 personil PNS. Dengan personil serta sarana dan prasarana yang sangat terbatas dan dukungan dana Rp 9M pemkab Nias Utara menata organisasi pemerintahan daerah. Pemkab mulai menata organisasi pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan fasilitas pendukung kerja yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintah diantaranya penataan kewenangan daerah, pembentukan perangkat daerah, penataan keuangan daerah, renovasi puskesmas Lotu menjadi kantor sementara bupati dan kantor camat Lotu menjadi kantor sementara beberapa SKPD, penerimaan CPNS dan lainnya.

Untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, telah dilakukan pelantikan pejabat struktural pada berbagai tingkat eselonisasi sesuai organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Nias Utara. Namun karena keterbatasan PNS yang memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian, tidak semua struktur dapat terisi .

Pemkab Nias Utara untuk 2010 memiliki anggaran Rp 146M yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) Rp 108M dan dana alokasi khusus termasuk dana bagi hasil pemerintah pusat dan pemprov Sumut Rp 38M. Dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia, pejabat Bupati Nias Utara dengan pertimbangan prioritas pembangunan saran dan prasarana perkantoran mencoba menghitung taksasi belanja pemerintah daerah. Hasilnya gaji dan tunjangan PNS Rp 50.500.000.000, alokasi gaji CPNS yang baru (350 orang) Rp 7.510.000.000, fasilitas pemilihan bupati/wakil bupati (direncanakan oktober 2010) Rp 7.000.000.000, fasilitas pembentukan DPRD kabupaten Nias Utara (yang diprogramkan KPU Nias Utara aktif bertugas pada maret 2010) Rp 80.000.000 serta belanja rutin/program/kegiatan pemerintah daerah melalui SKPD Rp 82.910.000.000.

Dengan belanja rutin/program/kegiatan pemerintah daerah yang dikelola masing-masing SKPD Nias Utara sejumlah Rp 82.910.000.000 telah direncanakan beberapa program yang sangat prioritas dalam mendukung fondasi awal penyelenggaraan pemerintahan diantaranya pembangunan kantor bupati, pembangunan kantor DPRD, pembangunan perkantoran SKPD, pembangunan rumah bupati, pembangunan kios tertutup di ibukota kabupaten. Pembangunan lainnya pembangunan jalan lokasi kantor bupati yang baru dan beberapa ruas jalan, penyusunan rencana umum tata ruang kabupaten Nias Utara, pembangunan fasilitas sumber air bersih, pengembangan pertanian, pendidikan dan kesehatan.

Selain hal tersebut, juga ada rencana dan program pemerintah yang segera dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama yakni persiapan pembentukan DPRD Nias Utara, persiapan pemilihan bupati/wakil bupati defenitif.

Dilihat dari sumber pendapatan dan pembiayaan daerah, menurut Hulu Nias Utara tergantung dari pemberian pemerintah pusat/propinsi dan kabupaten. Karena itu perlu dipikirkan sumber pendapatan lain sebagai pendamping dana dari pemberian pusat.

POTENSI
Nias Utara memiliki potensi yang cukup signifikan dan merupakan kekayaan yang tidak terhingga bila dikelola dengan baik. Sumber hasil bumi seperti karet yang mencapai notering Rp 20.000/Kg dan coklat.

Kedua jenis komoditi tersebut merupakan sumber utama pendapatan masyarakat pendesaan yang mayoritas petani disamping komoditas lainnya. Hasil bumi yang terkandung dan belum tersentuh yakni batubara di Kecamatan Namohalu dan sebagian di kecamatan Afulu dan Lahewa Timur yang telah di survey investor asing. Sementara di bidang pariwisata, sebagian besar pesisir pantai serta pulau memiliki daya tarik tersendiri. Bila ditata akan memiliki keeksotikkan tersendiri. Daerah wisata tersebut antara lain air terjun Luaha Ndroi, pantai indah Afulu, pantai Teluk Bengkuang dan bukit Hilimaziaya. Bidang kelautan, perikanan, pertambangan, perkebunan dan wisata bisa menjadi andalan utama untuk meningkatkan PAD (pendapatan Asli Daerah). Dalam usia yang belum menca pai satu tahun, Nias Utara terus menggeliat dalam pembangunan dalam keterbatasan.

Drs Tolo'aru Hulu dalam eksposenya di hadapan masyarakat Nias Utara di Medan dan Jakarta beberapa waktu lalu menjelaskan, kondisi Nias Utara saat ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan daerah otonom lainnya. Dalam upaya mensejajarkan diri dengan daerah lain tidak mungkin dilakukan dalam sekejap. Perlu proses dan waktuyang cukup lama dan harus dibarengi manajemen pemerintah yang profesional. Sumber daya yang ada sebagai modal dasar perlu diolah dan dimanfaatkan secara efektif.

KENDALA
Dalam usia yang masih muda, Nias Utara memiliki banyak kendala dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakatnya. Sarana dan prasarana yang sangat minim misalnya gedung perkantoran pemerintah yang masih belum terbangun. Tenaga pegawai yang sangat sedikit untuk memberikan pelayanan kepada publik baik dalam hal administratif, pendidikan dan kesehatan.
Kendala lainnya, sumber daya manusianya yang masih rendah, kemampuan dana yang terbatas, perangkat perundang-undangan yang belum tersedia.
Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, di bidang pendidikan, Nias Utara kekurangan ribuan tenaga pendidik mulai dari guru TK,SD,SMP,SMA maupun SMK.

BUTUH DUKUNGAN
Sesuai dengan mandat yang diperoleh, Pj Bupati hanya akan menjabat hingga 26 Mei 2010. Disebutkannya, masih butuh waktu yang panjang untuk berbenah dan mencapai tujuan.
Untuk mencapai tujuan pemekaran dikatakan, saat ini diperlukan komitmen yang kuat dan konsistensi semua pihak untuk meletakkan pondasi yang kokoh dan benar dalam menyelenggarakan pemerintah, tidak hanya didasarkan pada kepentingan sesaat yang berorientasi pada kekuasaan.
Selain itu, untuk menggali potensi daerah, perlu tindak lanjut identifikasi berbagai sumber daya yang benar-benar ada dan berpotensi dapat mesejahterakan masyarakat. Diperlukan regulasi-regulasi daerah yang mampu mengangkat potensi yang ada dan memberi kontribusi bagi PAD tanpa melanggar ketentuan yang ada.
Juga dirasakan perlu penataan wilayah yang memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai potensi yang dimiliki masing-masing kawasan sehingga mampu membangkitkan perekonomian serta menunjang pembangunan infrastruktur secara merata.
Pemkab Nias menurut pejabat bupati, menyadari sepenuhnya perlunya dukungan dari masyarakat Nias Utara di mana pun berada. Tanpa dukungan, semua rencana penyelenggaraan pemerintah meskipun dibangun dengan ide yang brilian dan inovasi yang sedemikian maju tidak akan tercapai.
Untuk itu Pemkab Nias Utara sangat mengharapkan dukungan dari semua elemen masyarakat Nias Utara di mana pun berada. Walaupun masih terbatas dari semua sisi, pj bupati yakin dalam kebersamaan dan saling bahu membahu semua akan bisa di atasi.(eva rina pelawi)

FKM Kanira Tawarkan TIGA RESEP EKONOMI PACU DAN PICU PEMBANGUNAN NIAS UTARA….

FKM Kanira Tawarkan
TIGA RESEP EKONOMI PACU DAN PICU PEMBANGUNAN NIAS UTARA….
*Problem Selama Ini: SD Hanya dengan 2 Guru, Irigasi Fiktif, Jalan Melintas 2 Kabupaten*

Medan (SIB)
Kalangan pemerhati pembangunan dan potensi daerah Nias di Medan, khususnya para putra-putri asal Nias Utara yang tergabung dalam komunitas Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKM Kanira Indonesia) di Medan, menilai daerah yang baru mekar itu saat ini membutuhkan sedikitnya tiga resep ekonomi untuk memacu dan memicu pembangunan daerah agar dapat setara dengan daerah sekelasnya dalam waktu yang relatif singkat.
Ketua Umum FKM Kanira Indonesia di Medan Yos Lase SH, bersama Ketua I F. Zega SH & Sekum Drs Temazaro Zega, menyebutkan ketiga resep itu meliputi (1). upaya atau konsep penjajakan investasi jangka pendek dan menengah untuk sektor pembangunan maritim, (2) pemberdayaan potensi daerah dari setiap kecamatan pasca pemekaran melalui sistem jaringan pasar lokal, dan (3) penggalangan prioritas pembangunan dan produk unggulan berdasarkan alokasi dana di pos Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD).
“Nias Utara sebagai daerah kabupaten sendiri yang baru setelah mekar dari Kabupaten Nias, saat ini memerlukan resep khusus di bidang sosial ekonomi sebagai pemacu dan pemicu pembangunan agar relatif cepat sejajar dengan daerah sekitarnya. Paling tidak, daerah ini akan tampil seimbang antara potensi dan kondisinya. Profil daerah ini, walaupun kecil dan baru, tapi bisa akan mapan karena didukung potensi ekonomi yang majemuk mulai dari potensi maritim (kelautan), pariwisata, perkebunan, industri kecil, dsb, diluar potensi dasar bidang pertanian dan hortikultura selama ini,” uzar Yos Lase & Temazaro Zega kepada pers di Medan, Senin (22/3) kemarin.
Mereka mengutarakan hal itu menanggapi perkembangan rencana pembangunan lanjut daerah Nias Utara pasca pemekaran, khususnya berkaitan ekspos program kerja jangka pendek yang telah dicanangkan Pjs Bupati Nias Utara Toloaro Hulu baru-baru ini. Temazaro sebagai salah satu putra asli Nias Utara dari desa Hilinduria Kec. Lotu itu memaparkan seluk beluk potensi daerah setempat yang dinilai layak dijadikan sebagai bagian rencana inventarisasi, baik sebagai potensi sosial dan ekonomi daerah Nias Utara, untuk kemudian akan diajukan kepada pihak pemerintah kabupaten Nias Utara, sebagai masukan masyarakat (community input) dalam penentuan kebijakan prioritas pembangunan di daerah tersebut.
Secara khusus, Yos Lase mengungkapkan empat hal yang menjadi problem kronis dan butuh perubahan cepat di Nias Utara, yaitu:
(1). Tingkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih jauh di bawah angka kemiskinan sehingga realisasi pemekaran diharapkan menjadi momen perwujudan perubahan atas rentang kendali pemerintahan dan hubungan ke masyarakat yang kian dekat. (2). Sektor mata pencaharian rakyat yang terkesan monoton selama ini, baik di bidang pertanian, prikanan, perkebunan, dan pariwisata karena tak didukung sarana dan prasarana minimal. (3). Sarana perhubungan yang minus antardesa di kecamatan sehingga kesulitan angkutan hasil pertanian. (4). Masalah pendidikan yang terkesan diabaikan karena masih banyak sekolah kekurangan guru.
Temazaro yang juga salah satu praktisi jasa sumber daya manusia (SDM) sebagai seorang instruktur senior di Lembaga Pendidikan Pra Perguruan Tinggi Negeri (LPPTN) itu mengurai ketiga resep pembangunan Nias utara tersebut: Resep pembangunan di bidang investasi, merupakan langkah primer yang harus ditetapkan pihak Pemda (Pemkab) agar seluruh potensi daerah segera terkelola. Dia mencontohkan pelabuhan bebas di Lahewa bisa dikelola dan dikembangkan sebagai pusat bisnis maritim, baik sebagai pelabuhan bebas maupun sebagai dermaga industri antar pulau. Selain itu, jajak investasi di sektor maritim itu juga akan otomatis menunjang potensi lintas sektoral lainnya di bidang pariwisata (marine tourism), transit niaga umum (general trade), plus sebagai sarana transit bisnis perikanan untuk angkutan produk (fishery product) jangka menengah hingga jangka panjang).
Potensi daerah lainnya yang dominan dan populer di daerah ini adalah ikan-ikan laut yang sehari-hari dipasarkan, antara lain di Pasar Simpang Tiga Tuhemberua, Simpang Sawo, dan Pantai Lahewa sendiri. Beberapa mitra investor yang dipandu Tim Kerja Sama Dinas Pariwisata Sumut belum lama ini telah mencatat beberapa jenis ikan daerah ini sangat layak dikelola menjadi produk oleh-oleh dalam bentuk makanan kaleng (kemasan). Selain itu, produk perikanan di daerah ini juga merupakan salah satu komoditi unggulan daerah.
Resep ketiga untuk membangun daerah Nias Utara adalah agenda penetapan prioritas pembangunan daerah berdasarkan struktur kondisi dan urgensi masyarakat sekitarnya, Temazaro mencontohkan beberapa kawasan di Kecamatan Tuhemberua, misalnya desa Hiliduruwa, kini menjadi salah satu pilot proyek sektor pendidikan theologia oleh satu badan sosial internasional (Belgia). Sehingga, ilustrasinya, kawasan ini bisa dijadikan sebagai prioritas sektor pendidikan, seperti halnya Lahewa yang akan segera menjadi kota.
Prioritas pembangunan sektor transportasi misalnya harus dimulai atau ditetapkan pada kawasan limtas Afulu Alasannnya, daerah kecamatan itu hingga kini masih minus sarana transportasi standar dibanding daerah sekitarnya, termasuk dibanding daerah se-kepulauan (eks kabupaten Nias) dulunya. Afulu hingga kini masih terbilang terisolir sehingga sektor transportasi dan lintas infrstruktur harus menjadi prioritas, baik atas dukungan dana APBD Nias Utara sendiri, APBD Propinsi, bahkan APBN. Soalnya, Lintas Afulu sejak dulu terintegral sebagai infrastruktur yang menjadi tanggung jawab lintas departemen.
“Dengan penetapan ketiga prioritas dengan resep pemacu dan pemicu itu, Nias diprediksikan akan terbangun lebih cepat dari tenggang perkiraan sebelumnya. Sehingga, kelak tidak terdengar lagi istilah atau cap bahwa di Nias Utara ini masih ada SD yang gugunya 2 orang, tak terdengar lagi proyek irigasi fiktif karena sungai atau saluran airnya berada di bawah sawah, tak lagi terdengar rakyat harus melintasi dua kabupaten lain kalu mau ke ibu kota kabupaten sendiri, dsb..papar Yos Lase dan Temazaro Zega, prihatin.(M9/C)

FKM kanira INDONESIA