NIAS UTARA merupakan salah satu daerah pemekaran kab. Nias. Pada MTQ XXXII tingkat Prov Sumatera Utara di Kab. Mandailing Natal, daerah ini merupakan kafilah dengan peserta paling sedikit, cuma 1 orang.
Aidi Rahman, 29. Dialah peserta satu-satunya yang mewakili Kab. Nias Utara dan bertanding di cabang Mujawad Dewasa Putra. Dia datang bersama Mansyurman, sebagai pendamping dan merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Nias Utara.
Pemondokan mereka berada di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina. Katanya, minimnya peserta terjadi karena faktor geografis Nias Utara baru dimekarkan 8 Agustus 2009 lalu.
Akibatnya, selain minim anggaran, pemerintah daerah tidak sempat menyelenggarakan MTQ tingkat kabupaten, sebagai peluang strategis untuk menjaring qari/qariah ke MTQ tingkat provinsi.
Kondisi yang cukup situasional itu membuat pemerintah setempat tidak ada pilihan, kecuali datang sebagai peninjau. Namun, kecintaan terhadap AlQuran yang bergema dalam sanubari, dan makin menggebu tatkala melihat mimbar MTQ dipenuhi nuansa artistik religius.
Aidi Rahman dan Mansyurman menjumpai panitia MTQ dan meminta agar bisa ditampilkan sebagai peserta di cabang Mujawad Dewasa Putra. Meskipun pesan dari Pemkab Nias Utara mereka dipesankan agar jadi peninjau saja.
Dengan berbagai pertimbangan, pihak panitia mengabulkan permintaan kafilah Nias Utara dan Aidil optimis untuk bisa tampil dengan penampilan terbaik. Meski tidak dapat juara nanti, namun sudah bisa berpartisifasi dalam event besar Islamini.
Setidaknya, lewat MTQ mereka telah membawa nama daerah tercinta dan menunjukkan bahwa denyut syiar Islam itu masih ada di Nias Utara. Pemkab Nias Utara pun peduli dengannya.
Kata Aidi, moment MTQ itu dimanfaatkannya untuk merekam suara-suara kafilah pemenang terbaik, dan akan dijadikan pelajaran serta perbandingan baginya.
Kemudian akan diaflikasikan dalam pengembangan Taman Pendidikan Al Quran yang dikelola bersama teman-temannya di Nias Utara. Sehingga harapan melahirkan qari dan qariah yang handal dari Nias Utara dapat diwujudkan.
Dari 11 kecamatan Nias Utara, cerita Aidi, 4 kecamatan penduduknya mayoritas muslim. Salah satunya Kecamatan Lahewa, yang merupakan daerah tempat tinggalnya.
Lahewa juga merupakan daerah basis yang melahirkan qari dan qariah mulai tingkat anak-anak hingga dewasa di Nias Utara. Sebelum Kab. Nias dimekarkan hingga menjadi 5 kabupaten/kota, Kec. Lahewa paling sering menjadi juara umum setiap MTQ tingkat kabupaten.
"Niat kami tampil di MTQ ini, semata karena kecintaan terhadap Islam dan Nias Utarasebagai tanah kelahiran saya. Kami ingin membuktikan bahwa umat muslim masih ada di Nias Utara dan pemerintah daerah cukup peduli pada kami," ujarnya.
Pada perbincangan itu, Aidil juga memuji pelayanan yang diberikan Pemkab Madina sebagai tuan rumah MTQ XXXII ini."Saya merasa seperti di rumah sendiri,"akunya.
SARMIN HARAHAP
Senin, 26 April 2010
Minggu, 25 April 2010
25 Anggota DPD Kabupaten Nias Utara Dilantik
Nias Utara (SIB)
Ketua Pengadilan negeri Gunung Sitoli Togar SH MH melantik 25 anggota DPRD Kabupaten Nias Utara periode 2009-2014, Jumat(23/4) di Balai Pertemuan Kabupaten Nias Utara.
Acara pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Nias Utara masa jabatan periode 2009-2014 didampingi oleh rohaniawan. Anggota DPRD yang dilantik yaitu;
1. Faogonaso Harefa Partai Hati Nurani Rakyat, 2. Pentaran Zebua Partai Karya Peduli Pembangunan, 3. Drs Foanita Zai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, 4. Budieli Telaumbanua Partai Peduli Rakyat Nasional, 5. Arimei Zega SE, Partai Persatuan Daerah, 6. Agustinus Hulu SPd Partai Persatuan Daerah, 7. Kabuyu Hulu SH Partai Kebangkitan Bangsa, 8. Amizaro Waruwu SPd Partai Pelopor, 9. Srila Baeha Partai Pelopor, 10. Pidaman Nazara AMaPd Partai Pelopor, 11. Marsilinus Ingati Nazara AMd Partai Golongan Karya, 12. Sokhizatulo Zega Partai Golongan Karya, 13. Imanuel Zebua Partai Damai Sejahtera, 14. Sodiriang Ziliwu AMd Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, 15. Alim Yunus Hulu, Partai Demokrasi Perjuangan, 16. Sozaro Gea Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 17. Ferieli Zalukhu Partai Demokrat, 18. Rasali zalukhu SAg Partai Demokrat, 19. Asnidar Hulu Partai Demokrat, 20. Hiskia Harefa AMaPd Partai Demokrat, 21. Notiria Harefa Partai Demokrat, 22. Desman Serius Nazara SE, Partai Patriot, 23.Tolosokhi Gea Partai Merdeka, 24. Asa aro Lase Partai Kasih Demokrasi Indonesia, 25. Dalifati Ziliwu SPd. Partai Kasih Demokrasi Indonesia.
Bupati Nias Utara Drs Toloaro Hulu pada sambutan tertulisnya mengatakan berdasarkan UU No 45 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias utara di Propinsi Sumut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemilihan umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta protes penetapan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum maka Gubsu telah menerbitkan keputusan No.188.44/249/KPS/Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang pemberhatian anggota DPRD Kabupaten Nias dari Daerah Pemilihan 4 (empat) dan 5 (lima) serta pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara masa bakti 2009-2014.
Disebutkan, peran DPRD sangat strategis dalam kerangka mewujudkan kedaulatan rakyat dan menciptakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada hakekatnya DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan kesejahteran rakyat. Oleh karena itu tentunya diharapkan dapat tercipta hubungan kemitraan yang harmonis dengan tetap saling hormati tugas fungsi dan kewenangan masing-masing, kata bupati. (LZ/YH/u)
Ketua Pengadilan negeri Gunung Sitoli Togar SH MH melantik 25 anggota DPRD Kabupaten Nias Utara periode 2009-2014, Jumat(23/4) di Balai Pertemuan Kabupaten Nias Utara.
Acara pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Nias Utara masa jabatan periode 2009-2014 didampingi oleh rohaniawan. Anggota DPRD yang dilantik yaitu;
1. Faogonaso Harefa Partai Hati Nurani Rakyat, 2. Pentaran Zebua Partai Karya Peduli Pembangunan, 3. Drs Foanita Zai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, 4. Budieli Telaumbanua Partai Peduli Rakyat Nasional, 5. Arimei Zega SE, Partai Persatuan Daerah, 6. Agustinus Hulu SPd Partai Persatuan Daerah, 7. Kabuyu Hulu SH Partai Kebangkitan Bangsa, 8. Amizaro Waruwu SPd Partai Pelopor, 9. Srila Baeha Partai Pelopor, 10. Pidaman Nazara AMaPd Partai Pelopor, 11. Marsilinus Ingati Nazara AMd Partai Golongan Karya, 12. Sokhizatulo Zega Partai Golongan Karya, 13. Imanuel Zebua Partai Damai Sejahtera, 14. Sodiriang Ziliwu AMd Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, 15. Alim Yunus Hulu, Partai Demokrasi Perjuangan, 16. Sozaro Gea Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 17. Ferieli Zalukhu Partai Demokrat, 18. Rasali zalukhu SAg Partai Demokrat, 19. Asnidar Hulu Partai Demokrat, 20. Hiskia Harefa AMaPd Partai Demokrat, 21. Notiria Harefa Partai Demokrat, 22. Desman Serius Nazara SE, Partai Patriot, 23.Tolosokhi Gea Partai Merdeka, 24. Asa aro Lase Partai Kasih Demokrasi Indonesia, 25. Dalifati Ziliwu SPd. Partai Kasih Demokrasi Indonesia.
Bupati Nias Utara Drs Toloaro Hulu pada sambutan tertulisnya mengatakan berdasarkan UU No 45 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias utara di Propinsi Sumut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemilihan umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta protes penetapan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum maka Gubsu telah menerbitkan keputusan No.188.44/249/KPS/Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang pemberhatian anggota DPRD Kabupaten Nias dari Daerah Pemilihan 4 (empat) dan 5 (lima) serta pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara masa bakti 2009-2014.
Disebutkan, peran DPRD sangat strategis dalam kerangka mewujudkan kedaulatan rakyat dan menciptakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada hakekatnya DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan kesejahteran rakyat. Oleh karena itu tentunya diharapkan dapat tercipta hubungan kemitraan yang harmonis dengan tetap saling hormati tugas fungsi dan kewenangan masing-masing, kata bupati. (LZ/YH/u)
Rabu, 21 April 2010
| Pemerintah Kabupaten Nias Utara | ||||
| Sekretariat Daerah | ||||
| Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Telp.--- | ||||
| Pengumuman Rencana Pengadaan Barang/Jasa | ||||
| No | Nama Paket Kegiatan | Lokasi | Kualifikasi | Pagu Dana (Rp) |
| 1 | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Jeep (DAU) | Kab. Nias Utara | Usaha Kecil | 890.000.000 |
| 2 | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Minibus (DAU) | Kab. Nias Utara | Usaha Kecil | 275.000.000 |
| 3 | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor SUV (DAU) | Kab. Nias Utara | Non Kecil | 3.360.000.000 |
| 4 | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Pick Up | Kab. Nias Utara | Usaha Kecil | 800.000.000 |
| Pick Up Double Cabin 4 x 4 = 1 unit | ||||
| Pick Up Single Cabin 4 x 2 = 1 unit | ||||
| Minibus = 1 unit | ||||
| 5 | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Sepeda Motor (DAU) | Kab. Nias Utara | Usaha Kecil | 325.000.000 |
| 6 | Pengadaan kursi rapat rangka besi dan kursi plastik (DAU) | Kab. Nias Utara | Usaha Kecil | 84.500.000 |
| 7 | Pengadaan Infokus dan Tripot (DAU) | Kab. Nias Utara | Usaha Kecil | 32.500.000 |
| 8 | Pengadaan Sound Sistem dan Keyboard (DAU) | Kab. Nias Utara | Usaha Kecil | 90.000.000 |
| 9 | Pengadaan Radio SSB komplit (DAU) | Kab. Nias Utara | Usaha Kecil | 82.550.000 |
| 10 | Pengadaan tenda (DAU) | Kab. Nias Utara | Usaha Kecil | 90.000.000 |
| 11 | Pengadaan Meja 1/2 Biro dan Meja Biro (DAU) | Kab. Nias Utara | Usaha Kecil | 20.000.000 |
| 12 | Pengadaan Meja Rapat (DAU) | Kab. Nias Utara | Usaha Kecil | 50.000.000 |
| 13 | Pengadaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH (DAU) | Kab. Nias Utara | Usaha Kecil | 34.000.000 |
Selasa, 20 April 2010
Kanira Gagas Gunung Hili Maziaya Jadi Objek Ekowisata di Nias Utara
*Temazaro Zega: Kekayaan Wisata Nias Tidak Hanya Sebatas Potensi Pantai
Medan (SIB)
Gunung Hili Maziaya di kawasan Desa Maziaya Kecamatan Lotu, dengan ketinggian antara 3.500 meter hingga 4000 meter di atas permukaan laut, dinilai sangat potensial untuk dijadikan wisata ecouturism (ekowisata) andalan di wilayah Nias Utara, karena memiliki spesifikasi alam yang menantang minat para wisatawan.
Praktisi sastra dan pemerhati pembangunan daerah Nias, Drs Temazaro Zega dari Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKM Kanira) menyebutkan Nias Utara sebagai daerah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Nias, dinilai perlu bergerak cepat menggali dan menginventarisir unit-unit alam dan budaya sekitar untuk dijadikan objek wisata andalan disamping objek wisata yang sudah adaselama ini.
"Gunung Hili Maziaya ini cukup unik dari spesifik untk disajikan kepada para wisatawan, terutama para wisatawan tualang (avonturir) tingkat lokal maupun mancanegara.
Selain masih tetap memiliki rona alami yang asli (pure nature), objek yang memang mirip gunung ini juga bisa menjadi salah satu ciri khas pariwisata Nias Utara atas opini atau asumsi dominan selama ini bahwa kekayaan pariwisata Nias hanya berupa objek pantai," katanya kepada SIB di Medan, Rabu (7/4) lalu.
Dia mengutarakan hal itu dalam satu temu diskusi pembangunan Nias Utara pasca pemekaran, yang digelar sebagai forum urun rembuk dan sumbang saran atas pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Propinsi Sumut pada 30 Maret - 1 April lalu di Medan.
Diskusi yang melibatkan pengurus FKM Kanira yang dipimpin ketua umumnya Yos Lase SH, dan sejumlah warga asal Nias itu khusus membahas sejumlah gagasan yang dinilai strategis di jadikan masukan bagi pihak pemerintah daerah (Pemda) kabupaten baru di sekitar Kepulauan Nias pasca pemekaraan Nias.
Khusus untuk Nias Utara, Kanira terutama dari pihak warga selaku putra-putri asal desa Maziaya sekitarnya seperti Desa Hilinduria dan Lawira Satua, menggagasi agar Gunung Hili Maziaya dapat dimasukkan dalam daftar objek wisata reguler di lingkungan Dinas Pariwisata setempat. Lokasi gunung itu, ujar Temazaro, tidak begitu jauh dari desa Maziaya sendiri karena bisa ditempu satu jam (kurang lebih). Saat ini, memang sudah terdapat prasarana akses berupa jalan setapak yang sebelumnya memang sering dilintasi warga sekitar.
Selama ini, warga sekitar yang menuju atau mendaki gunung' itu hanya bersifat kunjungan sepintas atas tradisi masyarakat yang mencari kayu-kayu bakar di sekitar hutan, berburu burung, atau kebetulan mengolah ladang yang ada di sekitar lereng gunung itu.
Secara umum, akses utama menuju gunung untuk sementara ini adalah desa Hilinduria atau desa Lawira Satua setelah masuk ke Pasar Lahewa (ibukota Kabupaten Nias Utara). Dari kedua desa ini para pengunjung atau penggemar daki gunung atau panjat tebing dan cross country masih bisa menempuh lokasi dengan kendaraan roda empat, terutama tipe gardang ganda (four wheel drive) atau sepeda motor, lalu menempuh lanjut dengan jalan kaki.
Di ujung desa Maziaya, sudah terdapat satu lokasi yang sangat strategis untuk dijadikan halte atau pondok rehat sementara bagi para pengunjung sebelum melanjutkan langkahnya untuk mendaki.
"Saat ini, kami sedang berembuk untuk membuat daftar objek-objek yang akan diajukan kepada Pemda untuk dijadikan objek wisata resmi di Nias Utara. Di Tuhemberua misalnya perlu dibangun dermaga wisata karena potensi pantainya yang datar dan lurus persis di sisi jalan raya (darat) sehingga pas untuk paket kapal-kapal wisata mini.
Lahewa dengan pantai alam lautan bebasnya dan mutiara gugusan pulau-pulau kecilnya. Afulu dengan potensi desa-desa tradisionilnya yang masih asli dan perlu dipertahankan orisinalitasnya. Demikian juga dari Alasa dan Namohalu Esiwa. Masing-masing Nias pasca pemekaraan ini pasti akan menyajikan objek wisata andalannya.
Kalau dulu ketika Nias masih satu mengandalkan Pantai Sorakenya sebagai objek andalan, kini Pantai Sorake itu sudah menjadi milik Nias Selatan. Pantai Sirombu sudah milik Nias Barat, Pantai Olora milik Nias, Pantai Miga milik Kota Gunung sitoli, Pantai Tuhemberua dan Lahewa milik Nias Utara.
Tapi, apakah kekayaan wisata Nias hanya berupa pantai saja...? Tentu tidak, tentu banyak unit objek lainnya seperti gunung atau bebukitan alami, selain objek atau desa budaya sekitarnya," papar temazaro optimis. (M9/r)
Medan (SIB)
Gunung Hili Maziaya di kawasan Desa Maziaya Kecamatan Lotu, dengan ketinggian antara 3.500 meter hingga 4000 meter di atas permukaan laut, dinilai sangat potensial untuk dijadikan wisata ecouturism (ekowisata) andalan di wilayah Nias Utara, karena memiliki spesifikasi alam yang menantang minat para wisatawan.
Praktisi sastra dan pemerhati pembangunan daerah Nias, Drs Temazaro Zega dari Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKM Kanira) menyebutkan Nias Utara sebagai daerah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Nias, dinilai perlu bergerak cepat menggali dan menginventarisir unit-unit alam dan budaya sekitar untuk dijadikan objek wisata andalan disamping objek wisata yang sudah adaselama ini.
"Gunung Hili Maziaya ini cukup unik dari spesifik untk disajikan kepada para wisatawan, terutama para wisatawan tualang (avonturir) tingkat lokal maupun mancanegara.
Selain masih tetap memiliki rona alami yang asli (pure nature), objek yang memang mirip gunung ini juga bisa menjadi salah satu ciri khas pariwisata Nias Utara atas opini atau asumsi dominan selama ini bahwa kekayaan pariwisata Nias hanya berupa objek pantai," katanya kepada SIB di Medan, Rabu (7/4) lalu.
Dia mengutarakan hal itu dalam satu temu diskusi pembangunan Nias Utara pasca pemekaran, yang digelar sebagai forum urun rembuk dan sumbang saran atas pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Propinsi Sumut pada 30 Maret - 1 April lalu di Medan.
Diskusi yang melibatkan pengurus FKM Kanira yang dipimpin ketua umumnya Yos Lase SH, dan sejumlah warga asal Nias itu khusus membahas sejumlah gagasan yang dinilai strategis di jadikan masukan bagi pihak pemerintah daerah (Pemda) kabupaten baru di sekitar Kepulauan Nias pasca pemekaraan Nias.
Khusus untuk Nias Utara, Kanira terutama dari pihak warga selaku putra-putri asal desa Maziaya sekitarnya seperti Desa Hilinduria dan Lawira Satua, menggagasi agar Gunung Hili Maziaya dapat dimasukkan dalam daftar objek wisata reguler di lingkungan Dinas Pariwisata setempat. Lokasi gunung itu, ujar Temazaro, tidak begitu jauh dari desa Maziaya sendiri karena bisa ditempu satu jam (kurang lebih). Saat ini, memang sudah terdapat prasarana akses berupa jalan setapak yang sebelumnya memang sering dilintasi warga sekitar.
Selama ini, warga sekitar yang menuju atau mendaki gunung' itu hanya bersifat kunjungan sepintas atas tradisi masyarakat yang mencari kayu-kayu bakar di sekitar hutan, berburu burung, atau kebetulan mengolah ladang yang ada di sekitar lereng gunung itu.
Secara umum, akses utama menuju gunung untuk sementara ini adalah desa Hilinduria atau desa Lawira Satua setelah masuk ke Pasar Lahewa (ibukota Kabupaten Nias Utara). Dari kedua desa ini para pengunjung atau penggemar daki gunung atau panjat tebing dan cross country masih bisa menempuh lokasi dengan kendaraan roda empat, terutama tipe gardang ganda (four wheel drive) atau sepeda motor, lalu menempuh lanjut dengan jalan kaki.
Di ujung desa Maziaya, sudah terdapat satu lokasi yang sangat strategis untuk dijadikan halte atau pondok rehat sementara bagi para pengunjung sebelum melanjutkan langkahnya untuk mendaki.
"Saat ini, kami sedang berembuk untuk membuat daftar objek-objek yang akan diajukan kepada Pemda untuk dijadikan objek wisata resmi di Nias Utara. Di Tuhemberua misalnya perlu dibangun dermaga wisata karena potensi pantainya yang datar dan lurus persis di sisi jalan raya (darat) sehingga pas untuk paket kapal-kapal wisata mini.
Lahewa dengan pantai alam lautan bebasnya dan mutiara gugusan pulau-pulau kecilnya. Afulu dengan potensi desa-desa tradisionilnya yang masih asli dan perlu dipertahankan orisinalitasnya. Demikian juga dari Alasa dan Namohalu Esiwa. Masing-masing Nias pasca pemekaraan ini pasti akan menyajikan objek wisata andalannya.
Kalau dulu ketika Nias masih satu mengandalkan Pantai Sorakenya sebagai objek andalan, kini Pantai Sorake itu sudah menjadi milik Nias Selatan. Pantai Sirombu sudah milik Nias Barat, Pantai Olora milik Nias, Pantai Miga milik Kota Gunung sitoli, Pantai Tuhemberua dan Lahewa milik Nias Utara.
Tapi, apakah kekayaan wisata Nias hanya berupa pantai saja...? Tentu tidak, tentu banyak unit objek lainnya seperti gunung atau bebukitan alami, selain objek atau desa budaya sekitarnya," papar temazaro optimis. (M9/r)
Sabtu, 17 April 2010
| Pemerintah Kabupaten Nias Utara | ||||
| Dinas Pekerjaan Umum | ||||
| Jalan Gunung Sitoli - Lahewa KM. 42 Telp Lotu | ||||
| No | Nama Paket Kegiatan | Lokasi | Kualifikasi | Pagu Dana (Rp.) |
| 1 | Pembangunan air bersih di Kecamatan Lotu, | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 895000000 |
| Kecamatan Lotu (DAK - DAU) | ||||
| 2 | Rehabilitsi sarana air bersih di Desa | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 200000000 |
| Umbubalodano, Kecamatan Sitoli Ori | ||||
| 3 | Pemasangan Paving Block di halaman Kantor | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 200000000 |
| Bupati Nias Utara (DAU) | ||||
| 4 | Penimbunan lapangan upacara dan halaman | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 200000000 |
| gedung pertemuan di Kota Lotu (DBH Pusat) | ||||
| 5 | Pembangunan drainase dan penimbunan | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 200000000 |
| lapangan upacara/lapangan bola kaki di kota | ||||
| Kecamatan Tuhemberua (DBH Pusat) | ||||
| 6 | Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan (DAK - | Kab. Nias Utara | Non kecil | 2754200000 |
| DAU) | ||||
| 7 | Pembangunan Kantor Bappeda (DAK - DAU) | Kab. Nias Utara | Non kecil | 2780000000 |
| 8 | Pembangunan Kantor Bupati Nias Utara (DBH | Kab. Nias Utara | Non kecil | 3000000000 |
| Pusat) | ||||
| 9 | Pembangunan Kantor DPRD Nias Utara (DBH | Kab. Nias Utara | Non kecil | 2500000000 |
| Pusat) | ||||
| 10 | Pembangunan Rumah Dinas Bupati Nias Utara | Kab. Nias Utara | Non kecil | 1600000000 |
| 11 | Pembangunan Kantor Camat Tugala Oyo (DBH | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 450.000.00 |
| Pusat) | ||||
| 12 | Lanjutan pembangunan Kantor Camat Alasa | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 300000000 |
| Talu Muzoi (DBH Pusat) | ||||
| 13 | Pembangunan kios tertutup di lokasi terminal | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 300000000 |
| Lotu (DBH Pusat) | ||||
| 14 | Pematangan lahan Kantor bupati (DBH Pusat) | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 1000000000 |
| 15 | Peningkatan/pemeliharaan jalan Lotu - Baho dhi. | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 500000000 |
| dimulai dari Lotu menuju Lokasi Kantor Bupati, | ||||
| Kecamatan Lotu (DAK - DAU) | ||||
| 16 | Lanjutan peningkatan Jalan Fadoro Sa'ua | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 850000000 |
| menuju jalan provinsi, Kecamatan Afulu (DAK - | ||||
| DAU) | ||||
| 17 | Rehabilitasi jalan ruas Sawo - Botombawo, | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 1000000000 |
| Kecamatan Sawo (DAK - DAU) | ||||
| 18 | Rehabilitasi berat jalan ruas Hilisalo'o - Banua | Kab. Nias Utara | Non kecil | 1450000000 |
| Gea, dhi. Di mulai dari Hilisalo'o, Kecamatan | ||||
| Sitoli Ori (DAK - DAU) | ||||
| 19 | Rehabilitasi berat ruas jalan Botombawo - | Kab. Nias Utara | Non kecil | 500000000 |
| Lolo'ana'a dhi. Di mulai dari Lolo'ana'a, | ||||
| Kecamatan Alasa (DAK - DAU) | ||||
| 20 | Pemeliharaan/Peningkatan jalan dan ruas Fulolo | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 500000000 |
| Anaoma dhi. Di mulai dari Simp. Gereja Katolik, | ||||
| Kecamatan Alasa (DAK - DAU) | ||||
| 21 | Pembangunan ruas jalan desa dari simpang | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 475000000 |
| SDN Onozalukhu menuju Dahana Desa | ||||
| Sifaoro'asi, Kecamatan Lahewa (APBD I) | ||||
| 22 | Lanjutan Pembangunan jalan ruas Sihene'asi - | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 475000000 |
| Onozalukhu, Kecamatan Lahewa (APBD I) | ||||
| 23 | Peningkatan jalan menuju terminal, Kecamatan | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 300000000 |
| Lotu (DBH Pusat) | ||||
| 24 | Pengaspalan jalan menuju Rumah Retrik St. | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 200000000 |
| Vinsensius Onoda Desa Banua Gea, | ||||
| Kecamatan Tuhemberua (DBH Pusat) | ||||
| 25 | Lanjutan peningkatan / pelebaran jalan Lotu - | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 750000000 |
| Baho, Kecamatan Lotu (DBH Pusat) | ||||
| 26 | Lanjutan pembangunan/pemeliharaan DI | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 460000000 |
| Sogawu Banua Gea, Kecamatan Tuhemberua | ||||
| (DAK - DAU) | ||||
| 27 | Lanjutan pembangunan/pemeliharaan DI | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 440000000 |
| Mo'afoa, Kecamatan Alasa (DAK - DAU) | ||||
| 28 | Rehabilitasi bendungan DI Borosi, Kecamatan | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 200000000 |
| Afulu | ||||
| 29 | Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten | Kab. Nias Utara | Swakelola | 350000000 |
| (Swakelola - DPH Pusat) | ||||
| 30 | Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 100000000 |
| 31 | Pengawas jalan (12 Paket / DAU) | Kab. Nias Utara | Non kecil | 250000000 |
| 32 | Rencana Layout Kawasan Perkantoran dan Detail | Kab. Nias Utara | Non kecil | 550000000 |
| Enggenering Design Perkantoran | ||||
| Kabupaten Nias Utara (DAU 2010) | ||||
| 33 | Pemutakhiran data jalan (K-1)dan jembatan (K- | Kab. Nias Utara | Non kecil | 250000000 |
| 10) (DAU 2010) | ||||
| 34 | Pengawasan Pembangunan / Pemeliharaan | Kab. Nias Utara | Usaha kecil | 40000000 |
| Daerah Irigasi pada Dinas PU Kab. Nias Utara | ||||
| (8 Paket / DAU) | ||||
| 35 | Pengawasan Pembangunan Perkantoran (8 | Kab. Nias Utara | Non kecil | 300000000 |
| Paket / DAU) | ||||
Kamis, 15 April 2010
Lagi, DPRD Berang, Proyek Nias "Diolah" di Medan Aspekindo & Kanira pun Protes
*Dari 11 proyek, Hanya 7 Diumumkan, 4 Proyek "dialihkan" untuk Dilelang Ulang di Medan
Medan (SIB)
Lagi-lagi seorang anggota dewan (DPRD) berang dan marah, kali ini dari DPRD Kabupaten Nias, karena sejumlah proyek pembangunan senilai Rp 31 miliar lebih di daerah itu disinyalir dipermainkan atau "diolah" oleh kalangan oknum panitia lelang di Medan dengan dalih harus diulang proses tendernya.
"Ada 11 proyek pembangunan yang diselenggarakan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumut melaui Unit Pengembangan & Rehabilitasi Pembangunan Jalan-Jembatan (UPRPJJ) Gunung Sitoli di Nias. Lalu, dari tujuh proyek yang sudah diumumkan pemenangnya, empat proyek tiba-tiba dibilang harus diulang di Medan. Ada apa ini. Apa maksudnya tender ulang harus dilaksanakan di Medan, harusnya kan tetap di Nias...! Jangan lagi dibiasakan trik-trik kotor untuk mengarahkan rekanan tertentu menjadi pemenang dengan dalih ulang tender dsb...," ujar Damili R Gea SH, anggota DPRD Nias, kepada pers di Medan, kamis (8/4).
Sebelumnya, masalah proyek di daerah lain, misalnya di Kabupaten Dairi dan Pakpahan Barat, juga telah menimbulkan kemarahan anggota DPRD juga disela-sela acara musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) propinsi di Medan 1 April lalu. Misalnya proyek pembangunan irigasi Lae Ordi senilai Rp 25 miliar untuk daerah Pakpak Barat tiba-tiba di'pending' pihak Pemprop Sumut sehingga anggota DPRD Sumut Richard EM Lingga SE mencak-mencak protes. Demikian juga dengan satu proyek drainase dari Dinas Tarukim Propinsi Sumut yang mengundang kemarahan anggota DPRD SU lainnya, karena ada proyek yang nyata-nyata dialihkan alokasinyake kawasan daerah lain.
Kasus 'pengalihan' dan 'pengolahan' empat paket proyek untuk pembangunan Nias itu terungkap ketika sejumlah rekanan 'tuan rumah' di Nias protes begitu mendengar rencana pihak panitia lelang akan melakukan tender ulang, bukan di Nias (Gunung Sitoli) melainkan ke Medan, tanpa alasan yang jelas. Keluhan itu anatara lain terungkap dari pertemuan rekanan anggota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Nias dengan pengurus tingkat propinsi di kantor DPD Aspekindo Sumut Jln Bahagia By Pass Medan, selasa (6/4) pekan lalu.
"Pengalihan tender ini, dengan alasan harus diulang atau alasan apapun, bukan hanya akan menimbulkan kecurigaan akan adanya upaya 'pengolahan' yang mengarah pada praktek KKN dengan memenangkan rekanan tertentu. Ini juga menjadi tindak pelecehan bagi warga Nias karena terkesan kurang mempercayai kemampuan orang Nias untuk membangun daerah atau kampung halamannya sendiri. Pihak Bina Marga, khususnya UPRPJJ harus mengembalikan proses tender ulang itu di Nias sendiri," ujar Ketua Umum DPD Aspekindo Sumut Dr Binsar Marbun, didampingi Ketua DPC Aspekindo Nias Haryanti Zega, dan tim advokasi Aspekindo yang tengah menelusuri adanya aspek pidana dalam pengalihan tender proyek tersebut.
Proyek fisik itu meliputi pembangunan Jalan Tuhemberua-Lahewa (55KM) di Nias Utara senilai Rp 1,95 miliar, pembangunan Jembatan Idano Soligasi (Nias Utara) senlai Rp 2,03 miliar, pembangunan Jembatan Idano Lahewa (Nias Utara) senilai Rp 2,04 miliar, lanjutan proyek Jembatan Idano Ehau (Nias Utara ) senilai Rp 3,64 miliar, pembangunan Jembatan Idano Lotu senilai Rp 1,75 miliar di Nias Barat, pembangunan Jembatan Idano Lika (Nias Barat) senilai Rp 2,03 miliar, pembangunan Jembatan Idano Mangela (Nias Barat) senilai Rp 2,04 miliar, pembangunan jembatan Idano Huruna (Nias Barat) senilai Rp 2,04 miliar, pembangunan jalan raya Lahusa-Teluk Dalam di Nias Selatan (Rp 1,95 miliar), proyek Jembatan Idano Malizimbo (Nias Selatan) senilai Rp 2,04 miliar, dan pembangunan bronjong penahan erosi pada ruas jalan Lahusa-Teluk Dalam di Nias Selatan senilai Rp 800 juta.
"Tujuh dari proyek sudah diumumkan pemenangnya : Jalan Lahusa-Teluk Dalam, Jembatan Idano Soligasi, Jembatan Idano Lotu, Jembatan Idano Ehau, Jembatan Idano Lika, Jembatan Idano Mangela, dan proyek Jembatan Idano Malizimbo. Tapi empat dari ketujuh proyek ini tiba-tiba akan diulang tendernya di Medan. Pada dasarnya kami rekanan, khususnya dari Aspekindo tak keberatan tendernya diulang, tapi harus tetap di Nias, jangan di Medan" papar Binsar Marbun sembari menunjukkan data keempat proyek itu dengan daftar para rekanan yang mengikuti tendernya.
Selain mendapat dukungan dari anggota DPRD, protes rekanan dari Aspekindo itu juga mendapat reaksi serupa dari kalangan warga Nias di Medan. Advokat Yos Lase SH selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKM Kanira) bersama Sekum-nya DRS Temazaro Zega, juga datang ke kantr SIB menyatakan hal serupa. Bahwa, pihak Dinas Marga atau UPRPJJ harus mengembalikan proses lelang ke Nias sebagai tempat atau lokasi penyelenggaraan proyek itu sesegera mungkin.
"Apa dasarnya proyek itu mesti dilelang ulang di Medan. Tolong jangan menambah-nambah prosedur yang sudah baku lah... Nias itu sedang konsentrasi dalam membangun kembali kampung halamannya yang porak poranda diterjang gempa dan tsunami. Itu berarti butuh gerak cepat dan segala bentuk percepatan pembangunan. Jadi, jangan dihambat atau diperlambat dengan dalih tender ulang di tempat lain dsb," ujar Yos Lase dan Temazaro Zegakepada SIB Jumat (9/4) sembari menunjukkan data yang sama dengan yang diperoleh SIB dari anggota Aspekindo.
Di lain pihak, Kepala DinasPU Bina Marga Propinsi Sumut Ir Marapinta Harahap, menyatakan pihaknya segera akan menelusuri masalah tersebut, termasuk akan menanyakannya ke pihak UPRPJJ di Gunung Sitoli, Nias.
"Kita cek dulu nanti ya... Saya panggil dulu panitianya....," katanya singkat sembari bergegas masuk ke mobilnya tanpa sempat menjawab apakah hal itu terjadi sebelum ataukah sesudah dia menjabat Kadis Bina Marga Sumut baru-baru ini. (m9/f)
"Ada 11 proyek pembangunan yang diselenggarakan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumut melaui Unit Pengembangan & Rehabilitasi Pembangunan Jalan-Jembatan (UPRPJJ) Gunung Sitoli di Nias. Lalu, dari tujuh proyek yang sudah diumumkan pemenangnya, empat proyek tiba-tiba dibilang harus diulang di Medan. Ada apa ini. Apa maksudnya tender ulang harus dilaksanakan di Medan, harusnya kan tetap di Nias...! Jangan lagi dibiasakan trik-trik kotor untuk mengarahkan rekanan tertentu menjadi pemenang dengan dalih ulang tender dsb...," ujar Damili R Gea SH, anggota DPRD Nias, kepada pers di Medan, kamis (8/4).
Sebelumnya, masalah proyek di daerah lain, misalnya di Kabupaten Dairi dan Pakpahan Barat, juga telah menimbulkan kemarahan anggota DPRD juga disela-sela acara musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) propinsi di Medan 1 April lalu. Misalnya proyek pembangunan irigasi Lae Ordi senilai Rp 25 miliar untuk daerah Pakpak Barat tiba-tiba di'pending' pihak Pemprop Sumut sehingga anggota DPRD Sumut Richard EM Lingga SE mencak-mencak protes. Demikian juga dengan satu proyek drainase dari Dinas Tarukim Propinsi Sumut yang mengundang kemarahan anggota DPRD SU lainnya, karena ada proyek yang nyata-nyata dialihkan alokasinyake kawasan daerah lain.
Kasus 'pengalihan' dan 'pengolahan' empat paket proyek untuk pembangunan Nias itu terungkap ketika sejumlah rekanan 'tuan rumah' di Nias protes begitu mendengar rencana pihak panitia lelang akan melakukan tender ulang, bukan di Nias (Gunung Sitoli) melainkan ke Medan, tanpa alasan yang jelas. Keluhan itu anatara lain terungkap dari pertemuan rekanan anggota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Nias dengan pengurus tingkat propinsi di kantor DPD Aspekindo Sumut Jln Bahagia By Pass Medan, selasa (6/4) pekan lalu.
"Pengalihan tender ini, dengan alasan harus diulang atau alasan apapun, bukan hanya akan menimbulkan kecurigaan akan adanya upaya 'pengolahan' yang mengarah pada praktek KKN dengan memenangkan rekanan tertentu. Ini juga menjadi tindak pelecehan bagi warga Nias karena terkesan kurang mempercayai kemampuan orang Nias untuk membangun daerah atau kampung halamannya sendiri. Pihak Bina Marga, khususnya UPRPJJ harus mengembalikan proses tender ulang itu di Nias sendiri," ujar Ketua Umum DPD Aspekindo Sumut Dr Binsar Marbun, didampingi Ketua DPC Aspekindo Nias Haryanti Zega, dan tim advokasi Aspekindo yang tengah menelusuri adanya aspek pidana dalam pengalihan tender proyek tersebut.
Proyek fisik itu meliputi pembangunan Jalan Tuhemberua-Lahewa (55KM) di Nias Utara senilai Rp 1,95 miliar, pembangunan Jembatan Idano Soligasi (Nias Utara) senlai Rp 2,03 miliar, pembangunan Jembatan Idano Lahewa (Nias Utara) senilai Rp 2,04 miliar, lanjutan proyek Jembatan Idano Ehau (Nias Utara ) senilai Rp 3,64 miliar, pembangunan Jembatan Idano Lotu senilai Rp 1,75 miliar di Nias Barat, pembangunan Jembatan Idano Lika (Nias Barat) senilai Rp 2,03 miliar, pembangunan Jembatan Idano Mangela (Nias Barat) senilai Rp 2,04 miliar, pembangunan jembatan Idano Huruna (Nias Barat) senilai Rp 2,04 miliar, pembangunan jalan raya Lahusa-Teluk Dalam di Nias Selatan (Rp 1,95 miliar), proyek Jembatan Idano Malizimbo (Nias Selatan) senilai Rp 2,04 miliar, dan pembangunan bronjong penahan erosi pada ruas jalan Lahusa-Teluk Dalam di Nias Selatan senilai Rp 800 juta.
"Tujuh dari proyek sudah diumumkan pemenangnya : Jalan Lahusa-Teluk Dalam, Jembatan Idano Soligasi, Jembatan Idano Lotu, Jembatan Idano Ehau, Jembatan Idano Lika, Jembatan Idano Mangela, dan proyek Jembatan Idano Malizimbo. Tapi empat dari ketujuh proyek ini tiba-tiba akan diulang tendernya di Medan. Pada dasarnya kami rekanan, khususnya dari Aspekindo tak keberatan tendernya diulang, tapi harus tetap di Nias, jangan di Medan" papar Binsar Marbun sembari menunjukkan data keempat proyek itu dengan daftar para rekanan yang mengikuti tendernya.
Selain mendapat dukungan dari anggota DPRD, protes rekanan dari Aspekindo itu juga mendapat reaksi serupa dari kalangan warga Nias di Medan. Advokat Yos Lase SH selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKM Kanira) bersama Sekum-nya DRS Temazaro Zega, juga datang ke kantr SIB menyatakan hal serupa. Bahwa, pihak Dinas Marga atau UPRPJJ harus mengembalikan proses lelang ke Nias sebagai tempat atau lokasi penyelenggaraan proyek itu sesegera mungkin.
"Apa dasarnya proyek itu mesti dilelang ulang di Medan. Tolong jangan menambah-nambah prosedur yang sudah baku lah... Nias itu sedang konsentrasi dalam membangun kembali kampung halamannya yang porak poranda diterjang gempa dan tsunami. Itu berarti butuh gerak cepat dan segala bentuk percepatan pembangunan. Jadi, jangan dihambat atau diperlambat dengan dalih tender ulang di tempat lain dsb," ujar Yos Lase dan Temazaro Zegakepada SIB Jumat (9/4) sembari menunjukkan data yang sama dengan yang diperoleh SIB dari anggota Aspekindo.
Di lain pihak, Kepala DinasPU Bina Marga Propinsi Sumut Ir Marapinta Harahap, menyatakan pihaknya segera akan menelusuri masalah tersebut, termasuk akan menanyakannya ke pihak UPRPJJ di Gunung Sitoli, Nias.
"Kita cek dulu nanti ya... Saya panggil dulu panitianya....," katanya singkat sembari bergegas masuk ke mobilnya tanpa sempat menjawab apakah hal itu terjadi sebelum ataukah sesudah dia menjabat Kadis Bina Marga Sumut baru-baru ini. (m9/f)
Jumat, 02 April 2010
Musrenbang Sektor Ekonomi Rakyat, Biaya Rawan Korupsi Lebih Besar dari Biaya Ril
DARI Rp 16,39 MILIAR, HANYA Rp 600 JUTA PEMBIAYAAN INVESTASI UMKM SUMUT
*Nias Selatan Protes Hanya Dapat Rp 95 Juta, Nias Utara Protes Pariwisata dan Pupuk
Medan (SIB)
Sejumlah rencana kerja bidang usaha kecil menengah dan koperasi (UMKM) Sumut yang terungkap dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) bidang ekonomi rakyat pada selasa di aula Balai Duta Tiara Convention dinilai belum mencerminkan misi dan keberpihakan pada rakyat kalangan UKM, karena rencana biaya kerja yang bersifat 'acara-acara' atas nama berbagai kegiatan dan pelatihan atau peningkatan dan pengembangan, ternyata jauh lebih besar dibanding alokasi biaya untuk hal-hal yang bersifat ril pembiayaan.
Data prioritas kegiatan bidang Ekonomi Kerakyatan pada Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumut untuk tahun anggaran 2011, menunjukkan enam program kerja yang meliputi 41 sub kegiatan dengan total biaya Rp 16,386 miliar. Tapi dari jumlah itu, hanya Rp 600 juta yang dinilai akan ril atau nyata teralokasi sebagai sumber pembiayaan sebagai skim kredit investasi bagi usaha koperasi dan UMKM di daerah ini.
"Prioritas program kerja atau rencana proyek sektor UMKM yang diajukan untuk agenda ekonomi kerakyatan Sumut ini tampaknya belum 'pas' karena ajuan biaya yang berpotensi atau rawan korupsi tampak lebih besar dari ajuan biaya ril untuk rakyat ekolem. Ini perlu diperbaharui sebelum difinalisasi sebagai anggaran di APBD," ujar Sopar Siburian SH dan Mangaliat Simarmata SH, kepada pers di Medan, selasa.
Sopar Siburian adalah anggota DPRD SU dari komisi E yang ikut rapat salah satu bidang (sosial dan pendidikan) di Musrenbang tersebut, dan Mangaliat adalah peninjau dari kalangan LSM/NGO yang memang banyak hadir di acara tersebut. Secara terpisah mereka menanggapi kondisi dan nasib para pelaku bisnis UKM di daerah ini yang terbilang belum juga menunjukkan perkembangan atas peranan pemerintah maupun dunia usaha terkait di daerah ini.
Dalam rapat bidang Ekonomi Rakyat yang dipandu pejabat Dinas Koperasi & UKM Sumut plus moderator Dr.Drs Layari Sinukaban (anggota DPRD Sumut yang juga Ketua Hipunan Pengusaha Pribumi Indonesia-HIPPI Sumut), sejumlah peserta rapat dari beberapa daerah, khususnya dari Nias (Nias Barat dan Nias Utara) menyatakan komplin dan protes atas materi rapat yang dinilai belum mengakomodir kebutuhan prioritas ekonoi rakyat di daerahnya.
"Kami kecewa, jauh-jauh kami datang dari Nias dengan ongkos yang tak sedikit untuk 49 orang, tahu-tahu kami hanya dapat Rp 95 juta dari APBD Provinsi untuk biaya pengadaan peralatan pengolahan produk batu-batuan. Padahal, angka-angka untuk berbagai kegiatan lain yang sifanya nonteknis, kan bisa ditambahkan untuk hal-hal yang lebih penting bagi rakyat," ujar pejabat dari salah satu instansi Pemkab Nias Selatan kepada para pemimpin rapat, disaksikan kepala Bappeda Nias Selatan Herman Hezatulo Laiya SH, MHum.
Para peserta rapat baru tampak lega dan tenang sembari bertepuk tangan ketika mendengar paparan Layari Sinukaban yang menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi (sebagai anggota DPRD maupun sebagai pengusaha) antara pihak UKM di daerah ini dengan pejabat instansi terkait untuk memperoleh solusi dan saran tindak yang cepat dan aspiratif. Semula dijadwalkan, rapat bidang Ekonomi Rakyat itu dipandu oleh pakar ekonomi USU Drs. John Tafbu Ritonga sebagai moderator. Tapi hingga sesi kedua, pemandu rapat tetap didampingi Layari Sinukaban.
Di sela-sela rehab acara rapat, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan Kelautan Kabupaten Nias Utara, Yusman Zega API, MSi, bersama Kepala Bappeda Nias Utara Toloni Waruwu dan Sekretaris Bappeda Rozaman Gea, sangat menyesalkan sistem penyaluran pupuk organik maupun pupuk bersubsidi yang selalu kurang volumenya ke daerah itu. Dari sekira 5 juta ton yang dibutuhkan setiap musim tanam, hanya 2 juta hingga 3 juta ton yang tersalur.
"Sampai sekarang, pupuk urea dan pupuk MPK dsb yang merupakan kebutuhan primer para petani padi, belum pernah terpenuhi. Pihak pemerintah provinsi hendaknya memperhatikan hal ini secara serius, paling tidak bisa di finalisasi pada Musrenbang ini," katanya berharap sembari menggambarkan secara ringkas kondisi dan prospek pertanian Nias Utara sebagai Kabupaten baru setelah mekar dari Nias.
Sembari itu, Sekretaris Umum Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKMkanira) Drs. Temazaro Zega yang hadir meninjau acara itu, juga menyesalkan sinyalemen "kurang tanggap" sejumlah pihakmulai dari tingkat pemerintah pusat maupun provinsi terhadap kondisi Kepulauan Nias selama ini.
"Dari data rancangan program kerja di sektor ekonomi daerah (koperasi & UKM) ini saja sudah menunjukkan sinyal kesenjangan itu. Jangankan dari segi alokasi, segi porsi yang mencantumkan Nias saja pun tampak sangat minus di antar semua tabel daerah-daerah itu," katanya kepada SIB ketika mengamati data prioritas rencana kerja (Renja) itu.
Dta itu menunjukkan, dari 13,386 miliar alokasi yang direncanakan, antara lain tertabulasi untuk hal-hal yang bersifat "acara ke acara", misalnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif (biasanya hanya berupa seminar dsb) dengan biaya Rp 2,27 miliar dengan 6 bentuk kegiatan dan hanya disini terdapat paket ril berupa perluasan pembiayaan investasi. UKM & Koperasi yang senilai hanya Rp 600 juta itu, pengembangan sistem pendukung UMKM dengan 6 bentuk kegiatan senilai Rp 2,45 miliar, peningkatan kualitas kelembagaan (biasanya bentuk pelatihan atau semi workshop) dengan 10 paket kegiatan Rp 4,16 miliar, penciptaan iklim usaha UMKM dengan 8 paket kegiatan (tak jelas apa bentuk kerjanya, Rp 1,59), pemberdayaan usaha skala mikro dengan 9 paket kerja senilai Rp 5,9 miliar. (M9/f)
*Nias Selatan Protes Hanya Dapat Rp 95 Juta, Nias Utara Protes Pariwisata dan Pupuk
Medan (SIB)
Sejumlah rencana kerja bidang usaha kecil menengah dan koperasi (UMKM) Sumut yang terungkap dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) bidang ekonomi rakyat pada selasa di aula Balai Duta Tiara Convention dinilai belum mencerminkan misi dan keberpihakan pada rakyat kalangan UKM, karena rencana biaya kerja yang bersifat 'acara-acara' atas nama berbagai kegiatan dan pelatihan atau peningkatan dan pengembangan, ternyata jauh lebih besar dibanding alokasi biaya untuk hal-hal yang bersifat ril pembiayaan.
Data prioritas kegiatan bidang Ekonomi Kerakyatan pada Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumut untuk tahun anggaran 2011, menunjukkan enam program kerja yang meliputi 41 sub kegiatan dengan total biaya Rp 16,386 miliar. Tapi dari jumlah itu, hanya Rp 600 juta yang dinilai akan ril atau nyata teralokasi sebagai sumber pembiayaan sebagai skim kredit investasi bagi usaha koperasi dan UMKM di daerah ini.
"Prioritas program kerja atau rencana proyek sektor UMKM yang diajukan untuk agenda ekonomi kerakyatan Sumut ini tampaknya belum 'pas' karena ajuan biaya yang berpotensi atau rawan korupsi tampak lebih besar dari ajuan biaya ril untuk rakyat ekolem. Ini perlu diperbaharui sebelum difinalisasi sebagai anggaran di APBD," ujar Sopar Siburian SH dan Mangaliat Simarmata SH, kepada pers di Medan, selasa.
Sopar Siburian adalah anggota DPRD SU dari komisi E yang ikut rapat salah satu bidang (sosial dan pendidikan) di Musrenbang tersebut, dan Mangaliat adalah peninjau dari kalangan LSM/NGO yang memang banyak hadir di acara tersebut. Secara terpisah mereka menanggapi kondisi dan nasib para pelaku bisnis UKM di daerah ini yang terbilang belum juga menunjukkan perkembangan atas peranan pemerintah maupun dunia usaha terkait di daerah ini.
Dalam rapat bidang Ekonomi Rakyat yang dipandu pejabat Dinas Koperasi & UKM Sumut plus moderator Dr.Drs Layari Sinukaban (anggota DPRD Sumut yang juga Ketua Hipunan Pengusaha Pribumi Indonesia-HIPPI Sumut), sejumlah peserta rapat dari beberapa daerah, khususnya dari Nias (Nias Barat dan Nias Utara) menyatakan komplin dan protes atas materi rapat yang dinilai belum mengakomodir kebutuhan prioritas ekonoi rakyat di daerahnya.
"Kami kecewa, jauh-jauh kami datang dari Nias dengan ongkos yang tak sedikit untuk 49 orang, tahu-tahu kami hanya dapat Rp 95 juta dari APBD Provinsi untuk biaya pengadaan peralatan pengolahan produk batu-batuan. Padahal, angka-angka untuk berbagai kegiatan lain yang sifanya nonteknis, kan bisa ditambahkan untuk hal-hal yang lebih penting bagi rakyat," ujar pejabat dari salah satu instansi Pemkab Nias Selatan kepada para pemimpin rapat, disaksikan kepala Bappeda Nias Selatan Herman Hezatulo Laiya SH, MHum.
Para peserta rapat baru tampak lega dan tenang sembari bertepuk tangan ketika mendengar paparan Layari Sinukaban yang menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi (sebagai anggota DPRD maupun sebagai pengusaha) antara pihak UKM di daerah ini dengan pejabat instansi terkait untuk memperoleh solusi dan saran tindak yang cepat dan aspiratif. Semula dijadwalkan, rapat bidang Ekonomi Rakyat itu dipandu oleh pakar ekonomi USU Drs. John Tafbu Ritonga sebagai moderator. Tapi hingga sesi kedua, pemandu rapat tetap didampingi Layari Sinukaban.
Di sela-sela rehab acara rapat, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan Kelautan Kabupaten Nias Utara, Yusman Zega API, MSi, bersama Kepala Bappeda Nias Utara Toloni Waruwu dan Sekretaris Bappeda Rozaman Gea, sangat menyesalkan sistem penyaluran pupuk organik maupun pupuk bersubsidi yang selalu kurang volumenya ke daerah itu. Dari sekira 5 juta ton yang dibutuhkan setiap musim tanam, hanya 2 juta hingga 3 juta ton yang tersalur.
"Sampai sekarang, pupuk urea dan pupuk MPK dsb yang merupakan kebutuhan primer para petani padi, belum pernah terpenuhi. Pihak pemerintah provinsi hendaknya memperhatikan hal ini secara serius, paling tidak bisa di finalisasi pada Musrenbang ini," katanya berharap sembari menggambarkan secara ringkas kondisi dan prospek pertanian Nias Utara sebagai Kabupaten baru setelah mekar dari Nias.
Sembari itu, Sekretaris Umum Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKMkanira) Drs. Temazaro Zega yang hadir meninjau acara itu, juga menyesalkan sinyalemen "kurang tanggap" sejumlah pihakmulai dari tingkat pemerintah pusat maupun provinsi terhadap kondisi Kepulauan Nias selama ini.
"Dari data rancangan program kerja di sektor ekonomi daerah (koperasi & UKM) ini saja sudah menunjukkan sinyal kesenjangan itu. Jangankan dari segi alokasi, segi porsi yang mencantumkan Nias saja pun tampak sangat minus di antar semua tabel daerah-daerah itu," katanya kepada SIB ketika mengamati data prioritas rencana kerja (Renja) itu.
Dta itu menunjukkan, dari 13,386 miliar alokasi yang direncanakan, antara lain tertabulasi untuk hal-hal yang bersifat "acara ke acara", misalnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif (biasanya hanya berupa seminar dsb) dengan biaya Rp 2,27 miliar dengan 6 bentuk kegiatan dan hanya disini terdapat paket ril berupa perluasan pembiayaan investasi. UKM & Koperasi yang senilai hanya Rp 600 juta itu, pengembangan sistem pendukung UMKM dengan 6 bentuk kegiatan senilai Rp 2,45 miliar, peningkatan kualitas kelembagaan (biasanya bentuk pelatihan atau semi workshop) dengan 10 paket kegiatan Rp 4,16 miliar, penciptaan iklim usaha UMKM dengan 8 paket kegiatan (tak jelas apa bentuk kerjanya, Rp 1,59), pemberdayaan usaha skala mikro dengan 9 paket kerja senilai Rp 5,9 miliar. (M9/f)
Langganan:
Postingan (Atom)
