Minggu, 06 Juni 2010

Gubsu Lantik Pj Bupati Nias Utara, Nias Barat dan Walikota Gunung Sitoli

Medan (SIB)
Gubsu H Syamsul Arifin SE melantik pejabat (Pj) Bupati Nias Utara, Nias Barat dan Walikota Gunung Sitoli secara sekaligus, Jumat (4/6) di Aula Martabe Kantor Gubsu dihadiri unsur Muspida Sumut dan ketiga kabupaten/kota tersebut.

Pj Bupati Nias Utara yang dilantik Drs Fonazaha Zega menggantikan pejabat Bupati sebelumnya Tolo Aru Hulu dan Pj Bupati Nias Barat Faduhusi Daeli SPd dan Pj Walikota Gunung Sitoli Drs Martinus Lase yang diperpanjang masa jabatannya.

Gubsu H Syamsul Arifin SE mengatakan, para pejabat yang telah diperpanjang ini juga segera memfasilitasi proses Pilkada 2010 yang akan datang. Terutama dalam penyediaan anggaran.

Perpanjangan jabatan ini merupakan apresiasi karena perjalanan waktu satu tahun beberapa tugas pokok Pj Bupati/Walikota telah diselesaikan dengan baik.

"Apa yang telah ditetapkan KPU Nias untuk menyelenggarakan Pemilukada pada Oktober ini agar didukung dan difasilitasi. Kita sangat menyadari bahwa pengunduran maupun penundaan Pemilukada akan memberi dampak pembiayaan semakin besar," ujar Gubsu.

Untuk itu, kata Gubsu, sejak dini kita bertekad agar dalam setiap proses tahapan Pemilukada dapat dilaksanakan dengan baik terutama bagi Pj yang diperpanjang masa jabatannya hanya enam bulan sehingga praktis waktu yang ada agar lebih dikonsentrasikan dalam mempersiapkan seluruh tahapan.

Lebih lanjut disebutkan Gubsu, apabila ada persoalan pembiayaan yang mengganggu Pilkada agar segera dikordinasikan dengan Pemerintah provinsi. "Kalau ada masalah pembiayaan harus segera dikoordinasikan kepada pemerintah Provinsi," ucapnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ketiga Pj bupati dan walikota ini juga dihadiri Sekdaprovsu DR RE Nainggolan MM dan sejumlah Pimpinan SKPD di jajaran Pemprovsu dan ke tiga daerah tersebut. (M3/y)

Senin, 24 Mei 2010

Potret Balita Gizi Buruk di Nias Utara
Jakarta (SIB)
Julianus (5) tergolek di tempat tidur kayu. Tubuhnya kurus, berat badannya tidak sesehat anak-anak seusianya, hanya sekitar 11kg. Di kening Julianus terlihat bekas bisul yang baru saja memecah. Ia merupakan penderita gizi buruk plus pasien kaki berbentuk X.

"Ini anak saya ketiga. Saya beri makan umbi-umbian. Kalau ada uang, beli ikan asin dan beras. Duit sebagai buruh penyadap karet tidak bisa beli lauk," ucap Rahmat (33) orangtua Julianus di rumahnya, Sisarahili, Kecamatan Namohalu, Nias Utara, Sumatera Utara, Rabu (19/5) lalu.

Keluarga miskin itu hidup di rumah yang sangat sederhana. Dinding rumah terbuat dari kayu dengan ukuran hanya 3x4 meter. Di rumah itu terdapat 2 dipan (tempat tidur) kayu tanpa kasur dengan ukuran kecil dan besar.

Selebihnya, di dalam rumah tersebut, terdapat lemari untuk pakaian dan tungku kayu serta gerabah seadanya untuk memasak, ketel untuk menanak nasi dan air, penggorengan, dan beberapa gelintir piring. Tidak ada radio, televisi atau hal-hal lain seperti rumah pada umunya.

Atap rumah pu sudah bolong di sana-sini. Bila hujan,air bercucuran dari atap seng. Satu-satunya barang berharga yang dimiliki keluarga itu adalah sepasang babi yang dipelihara di belakang rumah, berhimpitan dengan dinding kayu. Saat detikcom melihat langsung kondisi rumah Julianus, babi-babi itu mengerok mencari makan.

"Saya sehari-hari menyadap karet milik orang. Tiap minggu di jual ke truk yang datang. Dapat duit Rp 75 ribu untuk makan seminggu. Kalau kurang, ngutang dulu ke warung," imbuh Rahmat.

Untuk memperbaiki gizi anaknya, setiap Kamis Rahmat membawa Julianus untuk mendatangi gereja dekat rumahnya yang berjarak sekitar 20 meter. Julianus bersama ratusan balita lain memperoleh makanan tambahan makanan dari salah satu LSM di salah satu gereja. Menu yang didapat Julian dan anak lainnya selalu berganti-ganti seperti nasi goreng ayam, sop ikan, gulai, telur rebus, dan mie goreng. Makanan besar itu ditutup dengan sajian buah dan susu serta snack."Dari menu itu, yang paling disuka anak-anak yakni nasi goreng dan opor ayam. Anak-anak berkumpul sejak pagi karena itu kami datang sekitar pukul 11.00 WIB," ucap Benard Silalahi, seorang relawan dari Yayasan Obor Berkat Indonesia (OBI).

Julianus hanya satu dari ratusan balita berstatus gizi buruk. Menurut data OBI, sedikinya 281 bayi-bayi itu harus menanggung derita kekurangan gizi. Selain gizi buruk, penyakit yang menyertai balita itu seperti katarak, busung lapar, anemia, hernia atau diare.

Pihak Pemkab Nias Utara sudah terlanjur pesimistis mengangkat wilayahnya dari keterpurukan. Pemerintah lokal hanya mengandalkan bantuan LSM atau pihak swasta dalam menangani minimnya kesehatan warga dan kemiskinan.

"Terus terang, Pemda merasa tidak mampu untuk melakukan apa yang dilakukan OBI yaitu perawatan terus menerus dan pengobatan gratis. Kalau ditemukan anak-anak gizi buruk bisa diantarkan ke Balai Pemulihan Gizi (dikelola OBI-red). Kalau sudah membaik, baru ke puskesmas pemerintah," ucap Asisten II Bidang Administrasi Umum Bupati Nias Utara, Edward Zega saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (21/5).(detikcom/o)

Senin, 26 April 2010

Atas Nama Islam Dan Nias Utara, Aidi Rahman Tampil Sendiri

NIAS UTARA merupakan salah satu daerah pemekaran kab. Nias. Pada MTQ XXXII tingkat Prov Sumatera Utara di Kab. Mandailing Natal, daerah ini merupakan kafilah dengan peserta paling sedikit, cuma 1 orang.

Aidi Rahman, 29. Dialah peserta satu-satunya yang mewakili Kab. Nias Utara dan bertanding di cabang Mujawad Dewasa Putra. Dia datang bersama Mansyurman, sebagai pendamping dan merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Nias Utara.

Pemondokan mereka berada di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina. Katanya, minimnya peserta terjadi karena faktor geografis Nias Utara baru dimekarkan 8 Agustus 2009 lalu.

Akibatnya, selain minim anggaran, pemerintah daerah tidak sempat menyelenggarakan MTQ tingkat kabupaten, sebagai peluang strategis untuk menjaring qari/qariah ke MTQ tingkat provinsi.

Kondisi yang cukup situasional itu membuat pemerintah setempat tidak ada pilihan, kecuali datang sebagai peninjau. Namun, kecintaan terhadap AlQuran yang bergema dalam sanubari, dan makin menggebu tatkala melihat mimbar MTQ dipenuhi nuansa artistik religius.

Aidi Rahman dan Mansyurman menjumpai panitia MTQ dan meminta agar bisa ditampilkan sebagai peserta di cabang Mujawad Dewasa Putra. Meskipun pesan dari Pemkab Nias Utara mereka dipesankan agar jadi peninjau saja.

Dengan berbagai pertimbangan, pihak panitia mengabulkan permintaan kafilah Nias Utara dan Aidil optimis untuk bisa tampil dengan penampilan terbaik. Meski tidak dapat juara nanti, namun sudah bisa berpartisifasi dalam event besar Islamini.

Setidaknya, lewat MTQ mereka telah membawa nama daerah tercinta dan menunjukkan bahwa denyut syiar Islam itu masih ada di Nias Utara. Pemkab Nias Utara pun peduli dengannya.

Kata Aidi, moment MTQ itu dimanfaatkannya untuk merekam suara-suara kafilah pemenang terbaik, dan akan dijadikan pelajaran serta perbandingan baginya.

Kemudian akan diaflikasikan dalam pengembangan Taman Pendidikan Al Quran yang dikelola bersama teman-temannya di Nias Utara. Sehingga harapan melahirkan qari dan qariah yang handal dari Nias Utara dapat diwujudkan.

Dari 11 kecamatan Nias Utara, cerita Aidi, 4 kecamatan penduduknya mayoritas muslim. Salah satunya Kecamatan Lahewa, yang merupakan daerah tempat tinggalnya.

Lahewa juga merupakan daerah basis yang melahirkan qari dan qariah mulai tingkat anak-anak hingga dewasa di Nias Utara. Sebelum Kab. Nias dimekarkan hingga menjadi 5 kabupaten/kota, Kec. Lahewa paling sering menjadi juara umum setiap MTQ tingkat kabupaten.

"Niat kami tampil di MTQ ini, semata karena kecintaan terhadap Islam dan Nias Utarasebagai tanah kelahiran saya. Kami ingin membuktikan bahwa umat muslim masih ada di Nias Utara dan pemerintah daerah cukup peduli pada kami," ujarnya.

Pada perbincangan itu, Aidil juga memuji pelayanan yang diberikan Pemkab Madina sebagai tuan rumah MTQ XXXII ini."Saya merasa seperti di rumah sendiri,"akunya.
SARMIN HARAHAP

Minggu, 25 April 2010

25 Anggota DPD Kabupaten Nias Utara Dilantik

Nias Utara (SIB)
Ketua Pengadilan negeri Gunung Sitoli Togar SH MH melantik 25 anggota DPRD Kabupaten Nias Utara periode 2009-2014, Jumat(23/4) di Balai Pertemuan Kabupaten Nias Utara.

Acara pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Nias Utara masa jabatan periode 2009-2014 didampingi oleh rohaniawan. Anggota DPRD yang dilantik yaitu;
1. Faogonaso Harefa Partai Hati Nurani Rakyat, 2. Pentaran Zebua Partai Karya Peduli Pembangunan, 3. Drs Foanita Zai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, 4. Budieli Telaumbanua Partai Peduli Rakyat Nasional, 5. Arimei Zega SE, Partai Persatuan Daerah, 6. Agustinus Hulu SPd Partai Persatuan Daerah, 7. Kabuyu Hulu SH Partai Kebangkitan Bangsa, 8. Amizaro Waruwu SPd Partai Pelopor, 9. Srila Baeha Partai Pelopor, 10. Pidaman Nazara AMaPd Partai Pelopor, 11. Marsilinus Ingati Nazara AMd Partai Golongan Karya, 12. Sokhizatulo Zega Partai Golongan Karya, 13. Imanuel Zebua Partai Damai Sejahtera, 14. Sodiriang Ziliwu AMd Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, 15. Alim Yunus Hulu, Partai Demokrasi Perjuangan, 16. Sozaro Gea Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 17. Ferieli Zalukhu Partai Demokrat, 18. Rasali zalukhu SAg Partai Demokrat, 19. Asnidar Hulu Partai Demokrat, 20. Hiskia Harefa AMaPd Partai Demokrat, 21. Notiria Harefa Partai Demokrat, 22. Desman Serius Nazara SE, Partai Patriot, 23.Tolosokhi Gea Partai Merdeka, 24. Asa aro Lase Partai Kasih Demokrasi Indonesia, 25. Dalifati Ziliwu SPd. Partai Kasih Demokrasi Indonesia.

Bupati Nias Utara Drs Toloaro Hulu pada sambutan tertulisnya mengatakan berdasarkan UU No 45 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias utara di Propinsi Sumut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemilihan umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta protes penetapan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum maka Gubsu telah menerbitkan keputusan No.188.44/249/KPS/Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang pemberhatian anggota DPRD Kabupaten Nias dari Daerah Pemilihan 4 (empat) dan 5 (lima) serta pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara masa bakti 2009-2014.

Disebutkan, peran DPRD sangat strategis dalam kerangka mewujudkan kedaulatan rakyat dan menciptakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada hakekatnya DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan kesejahteran rakyat. Oleh karena itu tentunya diharapkan dapat tercipta hubungan kemitraan yang harmonis dengan tetap saling hormati tugas fungsi dan kewenangan masing-masing, kata bupati. (LZ/YH/u)

Rabu, 21 April 2010

Pemerintah Kabupaten Nias Utara
Sekretariat Daerah
Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Telp.---





Pengumuman Rencana Pengadaan Barang/Jasa
No Nama Paket Kegiatan Lokasi Kualifikasi Pagu Dana (Rp)
1 Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Jeep (DAU) Kab. Nias Utara Usaha Kecil 890.000.000
2 Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Minibus (DAU) Kab. Nias Utara Usaha Kecil 275.000.000
3 Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor SUV (DAU) Kab. Nias Utara Non Kecil 3.360.000.000
4 Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Pick Up Kab. Nias Utara Usaha Kecil 800.000.000
Pick Up Double Cabin 4 x 4 = 1 unit
Pick Up Single Cabin 4 x 2 = 1 unit
Minibus = 1 unit
5 Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Sepeda Motor (DAU) Kab. Nias Utara Usaha Kecil 325.000.000
6 Pengadaan kursi rapat rangka besi dan kursi plastik (DAU) Kab. Nias Utara Usaha Kecil 84.500.000
7 Pengadaan Infokus dan Tripot (DAU) Kab. Nias Utara Usaha Kecil 32.500.000
8 Pengadaan Sound Sistem dan Keyboard (DAU) Kab. Nias Utara Usaha Kecil 90.000.000
9 Pengadaan Radio SSB komplit (DAU) Kab. Nias Utara Usaha Kecil 82.550.000
10 Pengadaan tenda (DAU) Kab. Nias Utara Usaha Kecil 90.000.000
11 Pengadaan Meja 1/2 Biro dan Meja Biro (DAU) Kab. Nias Utara Usaha Kecil 20.000.000
12 Pengadaan Meja Rapat (DAU) Kab. Nias Utara Usaha Kecil 50.000.000
13 Pengadaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH (DAU) Kab. Nias Utara Usaha Kecil 34.000.000

Selasa, 20 April 2010

Kanira Gagas Gunung Hili Maziaya Jadi Objek Ekowisata di Nias Utara

*Temazaro Zega: Kekayaan Wisata Nias Tidak Hanya Sebatas Potensi Pantai

Medan (SIB)
Gunung Hili Maziaya di kawasan Desa Maziaya Kecamatan Lotu, dengan ketinggian antara 3.500 meter hingga 4000 meter di atas permukaan laut, dinilai sangat potensial untuk dijadikan wisata ecouturism (ekowisata) andalan di wilayah Nias Utara, karena memiliki spesifikasi alam yang menantang minat para wisatawan.

Praktisi sastra dan pemerhati pembangunan daerah Nias, Drs Temazaro Zega dari Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKM Kanira) menyebutkan Nias Utara sebagai daerah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Nias, dinilai perlu bergerak cepat menggali dan menginventarisir unit-unit alam dan budaya sekitar untuk dijadikan objek wisata andalan disamping objek wisata yang sudah adaselama ini.

"Gunung Hili Maziaya ini cukup unik dari spesifik untk disajikan kepada para wisatawan, terutama para wisatawan tualang (avonturir) tingkat lokal maupun mancanegara.

Selain masih tetap memiliki rona alami yang asli (pure nature), objek yang memang mirip gunung ini juga bisa menjadi salah satu ciri khas pariwisata Nias Utara atas opini atau asumsi dominan selama ini bahwa kekayaan pariwisata Nias hanya berupa objek pantai," katanya kepada SIB di Medan, Rabu (7/4) lalu.

Dia mengutarakan hal itu dalam satu temu diskusi pembangunan Nias Utara pasca pemekaran, yang digelar sebagai forum urun rembuk dan sumbang saran atas pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Propinsi Sumut pada 30 Maret - 1 April lalu di Medan.

Diskusi yang melibatkan pengurus FKM Kanira yang dipimpin ketua umumnya Yos Lase SH, dan sejumlah warga asal Nias itu khusus membahas sejumlah gagasan yang dinilai strategis di jadikan masukan bagi pihak pemerintah daerah (Pemda) kabupaten baru di sekitar Kepulauan Nias pasca pemekaraan Nias.

Khusus untuk Nias Utara, Kanira terutama dari pihak warga selaku putra-putri asal desa Maziaya sekitarnya seperti Desa Hilinduria dan Lawira Satua, menggagasi agar Gunung Hili Maziaya dapat dimasukkan dalam daftar objek wisata reguler di lingkungan Dinas Pariwisata setempat. Lokasi gunung itu, ujar Temazaro, tidak begitu jauh dari desa Maziaya sendiri karena bisa ditempu satu jam (kurang lebih). Saat ini, memang sudah terdapat prasarana akses berupa jalan setapak yang sebelumnya memang sering dilintasi warga sekitar.

Selama ini, warga sekitar yang menuju atau mendaki gunung' itu hanya bersifat kunjungan sepintas atas tradisi masyarakat yang mencari kayu-kayu bakar di sekitar hutan, berburu burung, atau kebetulan mengolah ladang yang ada di sekitar lereng gunung itu.

Secara umum, akses utama menuju gunung untuk sementara ini adalah desa Hilinduria atau desa Lawira Satua setelah masuk ke Pasar Lahewa (ibukota Kabupaten Nias Utara). Dari kedua desa ini para pengunjung atau penggemar daki gunung atau panjat tebing dan cross country masih bisa menempuh lokasi dengan kendaraan roda empat, terutama tipe gardang ganda (four wheel drive) atau sepeda motor, lalu menempuh lanjut dengan jalan kaki.

Di ujung desa Maziaya, sudah terdapat satu lokasi yang sangat strategis untuk dijadikan halte atau pondok rehat sementara bagi para pengunjung sebelum melanjutkan langkahnya untuk mendaki.

"Saat ini, kami sedang berembuk untuk membuat daftar objek-objek yang akan diajukan kepada Pemda untuk dijadikan objek wisata resmi di Nias Utara. Di Tuhemberua misalnya perlu dibangun dermaga wisata karena potensi pantainya yang datar dan lurus persis di sisi jalan raya (darat) sehingga pas untuk paket kapal-kapal wisata mini.

Lahewa dengan pantai alam lautan bebasnya dan mutiara gugusan pulau-pulau kecilnya. Afulu dengan potensi desa-desa tradisionilnya yang masih asli dan perlu dipertahankan orisinalitasnya. Demikian juga dari Alasa dan Namohalu Esiwa. Masing-masing Nias pasca pemekaraan ini pasti akan menyajikan objek wisata andalannya.

Kalau dulu ketika Nias masih satu mengandalkan Pantai Sorakenya sebagai objek andalan, kini Pantai Sorake itu sudah menjadi milik Nias Selatan. Pantai Sirombu sudah milik Nias Barat, Pantai Olora milik Nias, Pantai Miga milik Kota Gunung sitoli, Pantai Tuhemberua dan Lahewa milik Nias Utara.

Tapi, apakah kekayaan wisata Nias hanya berupa pantai saja...? Tentu tidak, tentu banyak unit objek lainnya seperti gunung atau bebukitan alami, selain objek atau desa budaya sekitarnya," papar temazaro optimis. (M9/r)

Sabtu, 17 April 2010

Pemerintah Kabupaten Nias Utara
Dinas Pekerjaan Umum
Jalan Gunung Sitoli - Lahewa KM. 42 Telp Lotu
No Nama Paket Kegiatan Lokasi Kualifikasi Pagu Dana (Rp.)
1 Pembangunan air bersih di Kecamatan Lotu, Kab. Nias Utara Usaha kecil 895000000
Kecamatan Lotu (DAK - DAU)
2 Rehabilitsi sarana air bersih di Desa Kab. Nias Utara Usaha kecil 200000000
Umbubalodano, Kecamatan Sitoli Ori
3 Pemasangan Paving Block di halaman Kantor Kab. Nias Utara Usaha kecil 200000000
Bupati Nias Utara (DAU)
4 Penimbunan lapangan upacara dan halaman Kab. Nias Utara Usaha kecil 200000000
gedung pertemuan di Kota Lotu (DBH Pusat)
5 Pembangunan drainase dan penimbunan Kab. Nias Utara Usaha kecil 200000000
lapangan upacara/lapangan bola kaki di kota
Kecamatan Tuhemberua (DBH Pusat)
6 Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan (DAK - Kab. Nias Utara Non kecil 2754200000
DAU)
7 Pembangunan Kantor Bappeda (DAK - DAU) Kab. Nias Utara Non kecil 2780000000
8 Pembangunan Kantor Bupati Nias Utara (DBH Kab. Nias Utara Non kecil 3000000000
Pusat)
9 Pembangunan Kantor DPRD Nias Utara (DBH Kab. Nias Utara Non kecil 2500000000
Pusat)
10 Pembangunan Rumah Dinas Bupati Nias Utara Kab. Nias Utara Non kecil 1600000000
11 Pembangunan Kantor Camat Tugala Oyo (DBH Kab. Nias Utara Usaha kecil 450.000.00
Pusat)
12 Lanjutan pembangunan Kantor Camat Alasa Kab. Nias Utara Usaha kecil 300000000
Talu Muzoi (DBH Pusat)
13 Pembangunan kios tertutup di lokasi terminal Kab. Nias Utara Usaha kecil 300000000
Lotu (DBH Pusat)
14 Pematangan lahan Kantor bupati (DBH Pusat) Kab. Nias Utara Usaha kecil 1000000000
15 Peningkatan/pemeliharaan jalan Lotu - Baho dhi. Kab. Nias Utara Usaha kecil 500000000
dimulai dari Lotu menuju Lokasi Kantor Bupati,
Kecamatan Lotu (DAK - DAU)
16 Lanjutan peningkatan Jalan Fadoro Sa'ua Kab. Nias Utara Usaha kecil 850000000
menuju jalan provinsi, Kecamatan Afulu (DAK -
DAU)
17 Rehabilitasi jalan ruas Sawo - Botombawo, Kab. Nias Utara Usaha kecil 1000000000
Kecamatan Sawo (DAK - DAU)
18 Rehabilitasi berat jalan ruas Hilisalo'o - Banua Kab. Nias Utara Non kecil 1450000000
Gea, dhi. Di mulai dari Hilisalo'o, Kecamatan
Sitoli Ori (DAK - DAU)
19 Rehabilitasi berat ruas jalan Botombawo - Kab. Nias Utara Non kecil 500000000
Lolo'ana'a dhi. Di mulai dari Lolo'ana'a,
Kecamatan Alasa (DAK - DAU)
20 Pemeliharaan/Peningkatan jalan dan ruas Fulolo Kab. Nias Utara Usaha kecil 500000000
Anaoma dhi. Di mulai dari Simp. Gereja Katolik,
Kecamatan Alasa (DAK - DAU)
21 Pembangunan ruas jalan desa dari simpang Kab. Nias Utara Usaha kecil 475000000
SDN Onozalukhu menuju Dahana Desa
Sifaoro'asi, Kecamatan Lahewa (APBD I)
22 Lanjutan Pembangunan jalan ruas Sihene'asi - Kab. Nias Utara Usaha kecil 475000000
Onozalukhu, Kecamatan Lahewa (APBD I)
23 Peningkatan jalan menuju terminal, Kecamatan Kab. Nias Utara Usaha kecil 300000000
Lotu (DBH Pusat)
24 Pengaspalan jalan menuju Rumah Retrik St. Kab. Nias Utara Usaha kecil 200000000
Vinsensius Onoda Desa Banua Gea,
Kecamatan Tuhemberua (DBH Pusat)
25 Lanjutan peningkatan / pelebaran jalan Lotu - Kab. Nias Utara Usaha kecil 750000000
Baho, Kecamatan Lotu (DBH Pusat)
26 Lanjutan pembangunan/pemeliharaan DI Kab. Nias Utara Usaha kecil 460000000
Sogawu Banua Gea, Kecamatan Tuhemberua
(DAK - DAU)
27 Lanjutan pembangunan/pemeliharaan DI Kab. Nias Utara Usaha kecil 440000000
Mo'afoa, Kecamatan Alasa (DAK - DAU)
28 Rehabilitasi bendungan DI Borosi, Kecamatan Kab. Nias Utara Usaha kecil 200000000
Afulu
29 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kab. Nias Utara Swakelola 350000000
(Swakelola - DPH Pusat)
30 Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional Kab. Nias Utara Usaha kecil 100000000
31 Pengawas jalan (12 Paket / DAU) Kab. Nias Utara Non kecil 250000000
32 Rencana Layout Kawasan Perkantoran dan Detail Kab. Nias Utara Non kecil 550000000
Enggenering Design Perkantoran
Kabupaten Nias Utara (DAU 2010)
33 Pemutakhiran data jalan (K-1)dan jembatan (K- Kab. Nias Utara Non kecil 250000000
10) (DAU 2010)
34 Pengawasan Pembangunan / Pemeliharaan Kab. Nias Utara Usaha kecil 40000000
Daerah Irigasi pada Dinas PU Kab. Nias Utara
(8 Paket / DAU)
35 Pengawasan Pembangunan Perkantoran (8 Kab. Nias Utara Non kecil 300000000
Paket / DAU)

Kamis, 15 April 2010

Lagi, DPRD Berang, Proyek Nias "Diolah" di Medan Aspekindo & Kanira pun Protes

*Dari 11 proyek, Hanya 7 Diumumkan, 4 Proyek "dialihkan" untuk Dilelang Ulang di Medan

Medan (SIB)
Lagi-lagi seorang anggota dewan (DPRD) berang dan marah, kali ini dari DPRD Kabupaten Nias, karena sejumlah proyek pembangunan senilai Rp 31 miliar lebih di daerah itu disinyalir dipermainkan atau "diolah" oleh kalangan oknum panitia lelang di Medan dengan dalih harus diulang proses tendernya.

"Ada 11 proyek pembangunan yang diselenggarakan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumut melaui Unit Pengembangan & Rehabilitasi Pembangunan Jalan-Jembatan (UPRPJJ) Gunung Sitoli di Nias. Lalu, dari tujuh proyek yang sudah diumumkan pemenangnya, empat proyek tiba-tiba dibilang harus diulang di Medan. Ada apa ini. Apa maksudnya tender ulang harus dilaksanakan di Medan, harusnya kan tetap di Nias...! Jangan lagi dibiasakan trik-trik kotor untuk mengarahkan rekanan tertentu menjadi pemenang dengan dalih ulang tender dsb...," ujar Damili R Gea SH, anggota DPRD Nias, kepada pers di Medan, kamis (8/4).

Sebelumnya, masalah proyek di daerah lain, misalnya di Kabupaten Dairi dan Pakpahan Barat, juga telah menimbulkan kemarahan anggota DPRD juga disela-sela acara musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) propinsi di Medan 1 April lalu. Misalnya proyek pembangunan irigasi Lae Ordi senilai Rp 25 miliar untuk daerah Pakpak Barat tiba-tiba di'pending' pihak Pemprop Sumut sehingga anggota DPRD Sumut Richard EM Lingga SE mencak-mencak protes. Demikian juga dengan satu proyek drainase dari Dinas Tarukim Propinsi Sumut yang mengundang kemarahan anggota DPRD SU lainnya, karena ada proyek yang nyata-nyata dialihkan alokasinyake kawasan daerah lain.

Kasus 'pengalihan' dan 'pengolahan' empat paket proyek untuk pembangunan Nias itu terungkap ketika sejumlah rekanan 'tuan rumah' di Nias protes begitu mendengar rencana pihak panitia lelang akan melakukan tender ulang, bukan di Nias (Gunung Sitoli) melainkan ke Medan, tanpa alasan yang jelas. Keluhan itu anatara lain terungkap dari pertemuan rekanan anggota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Nias dengan pengurus tingkat propinsi di kantor DPD Aspekindo Sumut Jln Bahagia By Pass Medan, selasa (6/4) pekan lalu.

"Pengalihan tender ini, dengan alasan harus diulang atau alasan apapun, bukan hanya akan menimbulkan kecurigaan akan adanya upaya 'pengolahan' yang mengarah pada praktek KKN dengan memenangkan rekanan tertentu. Ini juga menjadi tindak pelecehan bagi warga Nias karena terkesan kurang mempercayai kemampuan orang Nias untuk membangun daerah atau kampung halamannya sendiri. Pihak Bina Marga, khususnya UPRPJJ harus mengembalikan proses tender ulang itu di Nias sendiri," ujar Ketua Umum DPD Aspekindo Sumut Dr Binsar Marbun, didampingi Ketua DPC Aspekindo Nias Haryanti Zega, dan tim advokasi Aspekindo yang tengah menelusuri adanya aspek pidana dalam pengalihan tender proyek tersebut.

Proyek fisik itu meliputi pembangunan Jalan Tuhemberua-Lahewa (55KM) di Nias Utara senilai Rp 1,95 miliar, pembangunan Jembatan Idano Soligasi (Nias Utara) senlai Rp 2,03 miliar, pembangunan Jembatan Idano Lahewa (Nias Utara) senilai Rp 2,04 miliar, lanjutan proyek Jembatan Idano Ehau (Nias Utara ) senilai Rp 3,64 miliar, pembangunan Jembatan Idano Lotu senilai Rp 1,75 miliar di Nias Barat, pembangunan Jembatan Idano Lika (Nias Barat) senilai Rp 2,03 miliar, pembangunan Jembatan Idano Mangela (Nias Barat) senilai Rp 2,04 miliar, pembangunan jembatan Idano Huruna (Nias Barat) senilai Rp 2,04 miliar, pembangunan jalan raya Lahusa-Teluk Dalam di Nias Selatan (Rp 1,95 miliar), proyek Jembatan Idano Malizimbo (Nias Selatan) senilai Rp 2,04 miliar, dan pembangunan bronjong penahan erosi pada ruas jalan Lahusa-Teluk Dalam di Nias Selatan senilai Rp 800 juta.

"Tujuh dari proyek sudah diumumkan pemenangnya : Jalan Lahusa-Teluk Dalam, Jembatan Idano Soligasi, Jembatan Idano Lotu, Jembatan Idano Ehau, Jembatan Idano Lika, Jembatan Idano Mangela, dan proyek Jembatan Idano Malizimbo. Tapi empat dari ketujuh proyek ini tiba-tiba akan diulang tendernya di Medan. Pada dasarnya kami rekanan, khususnya dari Aspekindo tak keberatan tendernya diulang, tapi harus tetap di Nias, jangan di Medan" papar Binsar Marbun sembari menunjukkan data keempat proyek itu dengan daftar para rekanan yang mengikuti tendernya.

Selain mendapat dukungan dari anggota DPRD, protes rekanan dari Aspekindo itu juga mendapat reaksi serupa dari kalangan warga Nias di Medan. Advokat Yos Lase SH selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKM Kanira) bersama Sekum-nya DRS Temazaro Zega, juga datang ke kantr SIB menyatakan hal serupa. Bahwa, pihak Dinas Marga atau UPRPJJ harus mengembalikan proses lelang ke Nias sebagai tempat atau lokasi penyelenggaraan proyek itu sesegera mungkin.

"Apa dasarnya proyek itu mesti dilelang ulang di Medan. Tolong jangan menambah-nambah prosedur yang sudah baku lah... Nias itu sedang konsentrasi dalam membangun kembali kampung halamannya yang porak poranda diterjang gempa dan tsunami. Itu berarti butuh gerak cepat dan segala bentuk percepatan pembangunan. Jadi, jangan dihambat atau diperlambat dengan dalih tender ulang di tempat lain dsb," ujar Yos Lase dan Temazaro Zegakepada SIB Jumat (9/4) sembari menunjukkan data yang sama dengan yang diperoleh SIB dari anggota Aspekindo.

Di lain pihak, Kepala DinasPU Bina Marga Propinsi Sumut Ir Marapinta Harahap, menyatakan pihaknya segera akan menelusuri masalah tersebut, termasuk akan menanyakannya ke pihak UPRPJJ di Gunung Sitoli, Nias.

"Kita cek dulu nanti ya... Saya panggil dulu panitianya....," katanya singkat sembari bergegas masuk ke mobilnya tanpa sempat menjawab apakah hal itu terjadi sebelum ataukah sesudah dia menjabat Kadis Bina Marga Sumut baru-baru ini. (m9/f)

Jumat, 02 April 2010

Musrenbang Sektor Ekonomi Rakyat, Biaya Rawan Korupsi Lebih Besar dari Biaya Ril

DARI Rp 16,39 MILIAR, HANYA Rp 600 JUTA PEMBIAYAAN INVESTASI UMKM SUMUT

*Nias Selatan Protes Hanya Dapat Rp 95 Juta, Nias Utara Protes Pariwisata dan Pupuk

Medan (SIB)
Sejumlah rencana kerja bidang usaha kecil menengah dan koperasi (UMKM) Sumut yang terungkap dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) bidang ekonomi rakyat pada selasa di aula Balai Duta Tiara Convention dinilai belum mencerminkan misi dan keberpihakan pada rakyat kalangan UKM, karena rencana biaya kerja yang bersifat 'acara-acara' atas nama berbagai kegiatan dan pelatihan atau peningkatan dan pengembangan, ternyata jauh lebih besar dibanding alokasi biaya untuk hal-hal yang bersifat ril pembiayaan.

Data prioritas kegiatan bidang Ekonomi Kerakyatan pada Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumut untuk tahun anggaran 2011, menunjukkan enam program kerja yang meliputi 41 sub kegiatan dengan total biaya Rp 16,386 miliar. Tapi dari jumlah itu, hanya Rp 600 juta yang dinilai akan ril atau nyata teralokasi sebagai sumber pembiayaan sebagai skim kredit investasi bagi usaha koperasi dan UMKM di daerah ini.

"Prioritas program kerja atau rencana proyek sektor UMKM yang diajukan untuk agenda ekonomi kerakyatan Sumut ini tampaknya belum 'pas' karena ajuan biaya yang berpotensi atau rawan korupsi tampak lebih besar dari ajuan biaya ril untuk rakyat ekolem. Ini perlu diperbaharui sebelum difinalisasi sebagai anggaran di APBD," ujar Sopar Siburian SH dan Mangaliat Simarmata SH, kepada pers di Medan, selasa.

Sopar Siburian adalah anggota DPRD SU dari komisi E yang ikut rapat salah satu bidang (sosial dan pendidikan) di Musrenbang tersebut, dan Mangaliat adalah peninjau dari kalangan LSM/NGO yang memang banyak hadir di acara tersebut. Secara terpisah mereka menanggapi kondisi dan nasib para pelaku bisnis UKM di daerah ini yang terbilang belum juga menunjukkan perkembangan atas peranan pemerintah maupun dunia usaha terkait di daerah ini.

Dalam rapat bidang Ekonomi Rakyat yang dipandu pejabat Dinas Koperasi & UKM Sumut plus moderator Dr.Drs Layari Sinukaban (anggota DPRD Sumut yang juga Ketua Hipunan Pengusaha Pribumi Indonesia-HIPPI Sumut), sejumlah peserta rapat dari beberapa daerah, khususnya dari Nias (Nias Barat dan Nias Utara) menyatakan komplin dan protes atas materi rapat yang dinilai belum mengakomodir kebutuhan prioritas ekonoi rakyat di daerahnya.

"Kami kecewa, jauh-jauh kami datang dari Nias dengan ongkos yang tak sedikit untuk 49 orang, tahu-tahu kami hanya dapat Rp 95 juta dari APBD Provinsi untuk biaya pengadaan peralatan pengolahan produk batu-batuan. Padahal, angka-angka untuk berbagai kegiatan lain yang sifanya nonteknis, kan bisa ditambahkan untuk hal-hal yang lebih penting bagi rakyat," ujar pejabat dari salah satu instansi Pemkab Nias Selatan kepada para pemimpin rapat, disaksikan kepala Bappeda Nias Selatan Herman Hezatulo Laiya SH, MHum.

Para peserta rapat baru tampak lega dan tenang sembari bertepuk tangan ketika mendengar paparan Layari Sinukaban yang menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi (sebagai anggota DPRD maupun sebagai pengusaha) antara pihak UKM di daerah ini dengan pejabat instansi terkait untuk memperoleh solusi dan saran tindak yang cepat dan aspiratif. Semula dijadwalkan, rapat bidang Ekonomi Rakyat itu dipandu oleh pakar ekonomi USU Drs. John Tafbu Ritonga sebagai moderator. Tapi hingga sesi kedua, pemandu rapat tetap didampingi Layari Sinukaban.

Di sela-sela rehab acara rapat, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan Kelautan Kabupaten Nias Utara, Yusman Zega API, MSi, bersama Kepala Bappeda Nias Utara Toloni Waruwu dan Sekretaris Bappeda Rozaman Gea, sangat menyesalkan sistem penyaluran pupuk organik maupun pupuk bersubsidi yang selalu kurang volumenya ke daerah itu. Dari sekira 5 juta ton yang dibutuhkan setiap musim tanam, hanya 2 juta hingga 3 juta ton yang tersalur.

"Sampai sekarang, pupuk urea dan pupuk MPK dsb yang merupakan kebutuhan primer para petani padi, belum pernah terpenuhi. Pihak pemerintah provinsi hendaknya memperhatikan hal ini secara serius, paling tidak bisa di finalisasi pada Musrenbang ini," katanya berharap sembari menggambarkan secara ringkas kondisi dan prospek pertanian Nias Utara sebagai Kabupaten baru setelah mekar dari Nias.

Sembari itu, Sekretaris Umum Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKMkanira) Drs. Temazaro Zega yang hadir meninjau acara itu, juga menyesalkan sinyalemen "kurang tanggap" sejumlah pihakmulai dari tingkat pemerintah pusat maupun provinsi terhadap kondisi Kepulauan Nias selama ini.

"Dari data rancangan program kerja di sektor ekonomi daerah (koperasi & UKM) ini saja sudah menunjukkan sinyal kesenjangan itu. Jangankan dari segi alokasi, segi porsi yang mencantumkan Nias saja pun tampak sangat minus di antar semua tabel daerah-daerah itu," katanya kepada SIB ketika mengamati data prioritas rencana kerja (Renja) itu.

Dta itu menunjukkan, dari 13,386 miliar alokasi yang direncanakan, antara lain tertabulasi untuk hal-hal yang bersifat "acara ke acara", misalnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif (biasanya hanya berupa seminar dsb) dengan biaya Rp 2,27 miliar dengan 6 bentuk kegiatan dan hanya disini terdapat paket ril berupa perluasan pembiayaan investasi. UKM & Koperasi yang senilai hanya Rp 600 juta itu, pengembangan sistem pendukung UMKM dengan 6 bentuk kegiatan senilai Rp 2,45 miliar, peningkatan kualitas kelembagaan (biasanya bentuk pelatihan atau semi workshop) dengan 10 paket kegiatan Rp 4,16 miliar, penciptaan iklim usaha UMKM dengan 8 paket kegiatan (tak jelas apa bentuk kerjanya, Rp 1,59), pemberdayaan usaha skala mikro dengan 9 paket kerja senilai Rp 5,9 miliar. (M9/f)

Sabtu, 27 Maret 2010

Nias Utara, Kabupaten Baru Menggeliat dalam Keterbatasan

Kabupaten Nias Utara dengan ibukota Lotu merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias pada 26 November 2008 dan diresmikan pembukaannya oleh Mendagri pada 26Mei 2009 bersamaan dengan beberapa daerah lain di nusantara termasuk Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli.

Nias Utara dengan luas wilayah 1.471,36 km2 memiliki 112 desa dan 1 kelurahan yang berada dalam cakupan 11 kecamatan dengan penduduk 137.591 jiwa. Sebagai daerah yang baru dimekarkan, juga telah ditetapkan pejabat bupati yakni Drs. Tolo'aru Hulu yang memiliki 4 tugas utama yakni mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintah Kabupaten Nias Utara, menyelenggarakan pemerintahan selaku daerah otonom baru, memfasilitasi pembentukan DPRD dan memfasilitasi pemilihan bupati/wakil yang defenitif.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Untuk mendukung penyelenggaraan pemkab Nias Utara, pemkab Nias sebagai kabupaten induk menyerahkan 1410 personil PNS. Dengan personil serta sarana dan prasarana yang sangat terbatas dan dukungan dana Rp 9M pemkab Nias Utara menata organisasi pemerintahan daerah. Pemkab mulai menata organisasi pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan fasilitas pendukung kerja yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintah diantaranya penataan kewenangan daerah, pembentukan perangkat daerah, penataan keuangan daerah, renovasi puskesmas Lotu menjadi kantor sementara bupati dan kantor camat Lotu menjadi kantor sementara beberapa SKPD, penerimaan CPNS dan lainnya.

Untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, telah dilakukan pelantikan pejabat struktural pada berbagai tingkat eselonisasi sesuai organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Nias Utara. Namun karena keterbatasan PNS yang memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian, tidak semua struktur dapat terisi .

Pemkab Nias Utara untuk 2010 memiliki anggaran Rp 146M yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) Rp 108M dan dana alokasi khusus termasuk dana bagi hasil pemerintah pusat dan pemprov Sumut Rp 38M. Dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia, pejabat Bupati Nias Utara dengan pertimbangan prioritas pembangunan saran dan prasarana perkantoran mencoba menghitung taksasi belanja pemerintah daerah. Hasilnya gaji dan tunjangan PNS Rp 50.500.000.000, alokasi gaji CPNS yang baru (350 orang) Rp 7.510.000.000, fasilitas pemilihan bupati/wakil bupati (direncanakan oktober 2010) Rp 7.000.000.000, fasilitas pembentukan DPRD kabupaten Nias Utara (yang diprogramkan KPU Nias Utara aktif bertugas pada maret 2010) Rp 80.000.000 serta belanja rutin/program/kegiatan pemerintah daerah melalui SKPD Rp 82.910.000.000.

Dengan belanja rutin/program/kegiatan pemerintah daerah yang dikelola masing-masing SKPD Nias Utara sejumlah Rp 82.910.000.000 telah direncanakan beberapa program yang sangat prioritas dalam mendukung fondasi awal penyelenggaraan pemerintahan diantaranya pembangunan kantor bupati, pembangunan kantor DPRD, pembangunan perkantoran SKPD, pembangunan rumah bupati, pembangunan kios tertutup di ibukota kabupaten. Pembangunan lainnya pembangunan jalan lokasi kantor bupati yang baru dan beberapa ruas jalan, penyusunan rencana umum tata ruang kabupaten Nias Utara, pembangunan fasilitas sumber air bersih, pengembangan pertanian, pendidikan dan kesehatan.

Selain hal tersebut, juga ada rencana dan program pemerintah yang segera dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama yakni persiapan pembentukan DPRD Nias Utara, persiapan pemilihan bupati/wakil bupati defenitif.

Dilihat dari sumber pendapatan dan pembiayaan daerah, menurut Hulu Nias Utara tergantung dari pemberian pemerintah pusat/propinsi dan kabupaten. Karena itu perlu dipikirkan sumber pendapatan lain sebagai pendamping dana dari pemberian pusat.

POTENSI
Nias Utara memiliki potensi yang cukup signifikan dan merupakan kekayaan yang tidak terhingga bila dikelola dengan baik. Sumber hasil bumi seperti karet yang mencapai notering Rp 20.000/Kg dan coklat.

Kedua jenis komoditi tersebut merupakan sumber utama pendapatan masyarakat pendesaan yang mayoritas petani disamping komoditas lainnya. Hasil bumi yang terkandung dan belum tersentuh yakni batubara di Kecamatan Namohalu dan sebagian di kecamatan Afulu dan Lahewa Timur yang telah di survey investor asing. Sementara di bidang pariwisata, sebagian besar pesisir pantai serta pulau memiliki daya tarik tersendiri. Bila ditata akan memiliki keeksotikkan tersendiri. Daerah wisata tersebut antara lain air terjun Luaha Ndroi, pantai indah Afulu, pantai Teluk Bengkuang dan bukit Hilimaziaya. Bidang kelautan, perikanan, pertambangan, perkebunan dan wisata bisa menjadi andalan utama untuk meningkatkan PAD (pendapatan Asli Daerah). Dalam usia yang belum menca pai satu tahun, Nias Utara terus menggeliat dalam pembangunan dalam keterbatasan.

Drs Tolo'aru Hulu dalam eksposenya di hadapan masyarakat Nias Utara di Medan dan Jakarta beberapa waktu lalu menjelaskan, kondisi Nias Utara saat ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan daerah otonom lainnya. Dalam upaya mensejajarkan diri dengan daerah lain tidak mungkin dilakukan dalam sekejap. Perlu proses dan waktuyang cukup lama dan harus dibarengi manajemen pemerintah yang profesional. Sumber daya yang ada sebagai modal dasar perlu diolah dan dimanfaatkan secara efektif.

KENDALA
Dalam usia yang masih muda, Nias Utara memiliki banyak kendala dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakatnya. Sarana dan prasarana yang sangat minim misalnya gedung perkantoran pemerintah yang masih belum terbangun. Tenaga pegawai yang sangat sedikit untuk memberikan pelayanan kepada publik baik dalam hal administratif, pendidikan dan kesehatan.
Kendala lainnya, sumber daya manusianya yang masih rendah, kemampuan dana yang terbatas, perangkat perundang-undangan yang belum tersedia.
Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, di bidang pendidikan, Nias Utara kekurangan ribuan tenaga pendidik mulai dari guru TK,SD,SMP,SMA maupun SMK.

BUTUH DUKUNGAN
Sesuai dengan mandat yang diperoleh, Pj Bupati hanya akan menjabat hingga 26 Mei 2010. Disebutkannya, masih butuh waktu yang panjang untuk berbenah dan mencapai tujuan.
Untuk mencapai tujuan pemekaran dikatakan, saat ini diperlukan komitmen yang kuat dan konsistensi semua pihak untuk meletakkan pondasi yang kokoh dan benar dalam menyelenggarakan pemerintah, tidak hanya didasarkan pada kepentingan sesaat yang berorientasi pada kekuasaan.
Selain itu, untuk menggali potensi daerah, perlu tindak lanjut identifikasi berbagai sumber daya yang benar-benar ada dan berpotensi dapat mesejahterakan masyarakat. Diperlukan regulasi-regulasi daerah yang mampu mengangkat potensi yang ada dan memberi kontribusi bagi PAD tanpa melanggar ketentuan yang ada.
Juga dirasakan perlu penataan wilayah yang memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai potensi yang dimiliki masing-masing kawasan sehingga mampu membangkitkan perekonomian serta menunjang pembangunan infrastruktur secara merata.
Pemkab Nias menurut pejabat bupati, menyadari sepenuhnya perlunya dukungan dari masyarakat Nias Utara di mana pun berada. Tanpa dukungan, semua rencana penyelenggaraan pemerintah meskipun dibangun dengan ide yang brilian dan inovasi yang sedemikian maju tidak akan tercapai.
Untuk itu Pemkab Nias Utara sangat mengharapkan dukungan dari semua elemen masyarakat Nias Utara di mana pun berada. Walaupun masih terbatas dari semua sisi, pj bupati yakin dalam kebersamaan dan saling bahu membahu semua akan bisa di atasi.(eva rina pelawi)



FKM Kanira Tawarkan TIGA RESEP EKONOMI PACU DAN PICU PEMBANGUNAN NIAS UTARA….

FKM Kanira Tawarkan
TIGA RESEP EKONOMI PACU DAN PICU PEMBANGUNAN NIAS UTARA….
*Problem Selama Ini: SD Hanya dengan 2 Guru, Irigasi Fiktif, Jalan Melintas 2 Kabupaten*

Medan (SIB)
Kalangan pemerhati pembangunan dan potensi daerah Nias di Medan, khususnya para putra-putri asal Nias Utara yang tergabung dalam komunitas Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKM Kanira Indonesia) di Medan, menilai daerah yang baru mekar itu saat ini membutuhkan sedikitnya tiga resep ekonomi untuk memacu dan memicu pembangunan daerah agar dapat setara dengan daerah sekelasnya dalam waktu yang relatif singkat.
Ketua Umum FKM Kanira Indonesia di Medan Yos Lase SH, bersama Ketua I F. Zega SH & Sekum Drs Temazaro Zega, menyebutkan ketiga resep itu meliputi (1). upaya atau konsep penjajakan investasi jangka pendek dan menengah untuk sektor pembangunan maritim, (2) pemberdayaan potensi daerah dari setiap kecamatan pasca pemekaran melalui sistem jaringan pasar lokal, dan (3) penggalangan prioritas pembangunan dan produk unggulan berdasarkan alokasi dana di pos Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD).
“Nias Utara sebagai daerah kabupaten sendiri yang baru setelah mekar dari Kabupaten Nias, saat ini memerlukan resep khusus di bidang sosial ekonomi sebagai pemacu dan pemicu pembangunan agar relatif cepat sejajar dengan daerah sekitarnya. Paling tidak, daerah ini akan tampil seimbang antara potensi dan kondisinya. Profil daerah ini, walaupun kecil dan baru, tapi bisa akan mapan karena didukung potensi ekonomi yang majemuk mulai dari potensi maritim (kelautan), pariwisata, perkebunan, industri kecil, dsb, diluar potensi dasar bidang pertanian dan hortikultura selama ini,” uzar Yos Lase & Temazaro Zega kepada pers di Medan, Senin (22/3) kemarin.
Mereka mengutarakan hal itu menanggapi perkembangan rencana pembangunan lanjut daerah Nias Utara pasca pemekaran, khususnya berkaitan ekspos program kerja jangka pendek yang telah dicanangkan Pjs Bupati Nias Utara Toloaro Hulu baru-baru ini. Temazaro sebagai salah satu putra asli Nias Utara dari desa Hilinduria Kec. Lotu itu memaparkan seluk beluk potensi daerah setempat yang dinilai layak dijadikan sebagai bagian rencana inventarisasi, baik sebagai potensi sosial dan ekonomi daerah Nias Utara, untuk kemudian akan diajukan kepada pihak pemerintah kabupaten Nias Utara, sebagai masukan masyarakat (community input) dalam penentuan kebijakan prioritas pembangunan di daerah tersebut.
Secara khusus, Yos Lase mengungkapkan empat hal yang menjadi problem kronis dan butuh perubahan cepat di Nias Utara, yaitu:
(1). Tingkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih jauh di bawah angka kemiskinan sehingga realisasi pemekaran diharapkan menjadi momen perwujudan perubahan atas rentang kendali pemerintahan dan hubungan ke masyarakat yang kian dekat. (2). Sektor mata pencaharian rakyat yang terkesan monoton selama ini, baik di bidang pertanian, prikanan, perkebunan, dan pariwisata karena tak didukung sarana dan prasarana minimal. (3). Sarana perhubungan yang minus antardesa di kecamatan sehingga kesulitan angkutan hasil pertanian. (4). Masalah pendidikan yang terkesan diabaikan karena masih banyak sekolah kekurangan guru.
Temazaro yang juga salah satu praktisi jasa sumber daya manusia (SDM) sebagai seorang instruktur senior di Lembaga Pendidikan Pra Perguruan Tinggi Negeri (LPPTN) itu mengurai ketiga resep pembangunan Nias utara tersebut: Resep pembangunan di bidang investasi, merupakan langkah primer yang harus ditetapkan pihak Pemda (Pemkab) agar seluruh potensi daerah segera terkelola. Dia mencontohkan pelabuhan bebas di Lahewa bisa dikelola dan dikembangkan sebagai pusat bisnis maritim, baik sebagai pelabuhan bebas maupun sebagai dermaga industri antar pulau. Selain itu, jajak investasi di sektor maritim itu juga akan otomatis menunjang potensi lintas sektoral lainnya di bidang pariwisata (marine tourism), transit niaga umum (general trade), plus sebagai sarana transit bisnis perikanan untuk angkutan produk (fishery product) jangka menengah hingga jangka panjang).
Potensi daerah lainnya yang dominan dan populer di daerah ini adalah ikan-ikan laut yang sehari-hari dipasarkan, antara lain di Pasar Simpang Tiga Tuhemberua, Simpang Sawo, dan Pantai Lahewa sendiri. Beberapa mitra investor yang dipandu Tim Kerja Sama Dinas Pariwisata Sumut belum lama ini telah mencatat beberapa jenis ikan daerah ini sangat layak dikelola menjadi produk oleh-oleh dalam bentuk makanan kaleng (kemasan). Selain itu, produk perikanan di daerah ini juga merupakan salah satu komoditi unggulan daerah.
Resep ketiga untuk membangun daerah Nias Utara adalah agenda penetapan prioritas pembangunan daerah berdasarkan struktur kondisi dan urgensi masyarakat sekitarnya, Temazaro mencontohkan beberapa kawasan di Kecamatan Tuhemberua, misalnya desa Hiliduruwa, kini menjadi salah satu pilot proyek sektor pendidikan theologia oleh satu badan sosial internasional (Belgia). Sehingga, ilustrasinya, kawasan ini bisa dijadikan sebagai prioritas sektor pendidikan, seperti halnya Lahewa yang akan segera menjadi kota.
Prioritas pembangunan sektor transportasi misalnya harus dimulai atau ditetapkan pada kawasan limtas Afulu Alasannnya, daerah kecamatan itu hingga kini masih minus sarana transportasi standar dibanding daerah sekitarnya, termasuk dibanding daerah se-kepulauan (eks kabupaten Nias) dulunya. Afulu hingga kini masih terbilang terisolir sehingga sektor transportasi dan lintas infrstruktur harus menjadi prioritas, baik atas dukungan dana APBD Nias Utara sendiri, APBD Propinsi, bahkan APBN. Soalnya, Lintas Afulu sejak dulu terintegral sebagai infrastruktur yang menjadi tanggung jawab lintas departemen.
“Dengan penetapan ketiga prioritas dengan resep pemacu dan pemicu itu, Nias diprediksikan akan terbangun lebih cepat dari tenggang perkiraan sebelumnya. Sehingga, kelak tidak terdengar lagi istilah atau cap bahwa di Nias Utara ini masih ada SD yang gugunya 2 orang, tak terdengar lagi proyek irigasi fiktif karena sungai atau saluran airnya berada di bawah sawah, tak lagi terdengar rakyat harus melintasi dua kabupaten lain kalu mau ke ibu kota kabupaten sendiri, dsb..papar Yos Lase dan Temazaro Zega, prihatin.(M9/C)